Program Bedah Bakal Jangkau 15.000 Rumah di Kawasan Perbatasan

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mengalokasikan 80% anggaran untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat konferensi pers di Kantor Badan Nasional Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dikutip dari Antara, Kamis, (23/4/2026).

BACA JUGA:Potret Hunian Senen: Dari Lahan Mangkrak Jadi Rumah Layak Warga Bantaran Rel

BACA JUGA:Dari Lahan Hindia Belanda Jadi Rusun Subsidi: Misi Maruarar Sirait di Tanah Abang

BACA JUGA:Tiga Lahan di Tanah Abang Dipastikan Aset Negara, Bakal Dipakai untuk Apa?

“Anggaran kami itu sekitar Rp 10 triliun lebih, 80% kami dedikasikan untuk bedah rumah,” ujar Ara, panggilang akrab Maruarar.

Ia menuturkan, alokasi itu setara dengan sekitar Rp 8 triliun yang dipakai untuk mendukung  target renovasi rumah secara nasional. Dia mengatakan, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, naik signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Kalau kali Rp 20 juta (per rumah) totalnya sekitar Rp 8 triliun lebih,” ujar dia.

Ara menuturkan, dari total target itu, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

“Ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” kata dia.

Ia menambahkan pelaksanaan program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.

Menurut dia, besaran bantuan dapat lebih tinggi untuk wilayah tertentu seperti Maluku Utara dan Papua karena faktor biaya konstruksi yang lebih mahal.

Selain meningkatkan kualitas hunian, Ara menilai program tersebut juga akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah.

“Penyerapan anggarannya kan juga ini akan membuat ekonomi bergerak,” ujar Ara.

Ia mengatakan, perputaran ekonomi akan terjadi melalui aktivitas pembangunan, mulai dari kebutuhan bahan material, jasa angkutan, hingga tenaga kerja lokal.

Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan di berbagai wilayah, termasuk kawasan perbatasan.