Prabowo Targetkan Bursa Mineral Beroperasi 2027, Pengawasan Dipercayakan kepada OJK

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendirian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Bursa ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sekaligus membangun harga referensi nasional.

Rencana pendirian tersebut telah dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga yang dipercaya sebagai pengawas dari Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini. 

BACA JUGA:Kontribusi Dividen BUMN 2026 Diprediksi Sentuh Rp 200 Triliun

BACA JUGA:OJK Siapkan Aturan Bursa Mineral dan Komoditas

“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis,” ujar  Prabowo dalam pidato penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Prabowo sebelumnya menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu produsen besar berbagai komoditas strategis dunia selama puluhan tahun. Mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, serta sejumlah komoditas penting lainnya.

Namun, menurut Prabowo, persoalan yang perlu segera dibenahi adalah posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas. Selama ini, harga masih banyak mengacu pada pasar atau bursa komoditas di luar negeri.

“Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini,” tanya Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan kebijakan tersebut tetap memperhatikan mekanisme pasar. Pemerintah tidak ingin menetapkan harga secara sepihak, tetapi ingin memastikan Indonesia memiliki infrastruktur pasar sendiri untuk memperkuat posisi tawar dalam perdagangan komoditas global.