Jakarta Pemerintah berencana menarik pembiayaan utang baru sebesar Rp781,9 triliun pada tahun 2026. Angka ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Dalam RAPBN 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781.868,6 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman.
Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara. Sementara itu, pinjaman Pemerintah terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri.
Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah, tulis Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, dikutip Senin (18/8/2025).
Berdasarkan data Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, tercantum rincian pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp749,2 triliun dan pinjaman neto Rp32,7 triliun.
Secara rinci, pinjaman dalam negeri pada 2026 justru diperkirakan negatif Rp6,5 triliun. Hal ini lantaran cicilan pokok pinjaman lebih besar daripada penarikan pinjaman baru.
Sementara itu, pinjaman luar negeri masih positif Rp39,2 triliun, yang bersumber dari pinjaman tunai Rp41,9 triliun dan pinjaman kegiatan Rp102,6 triliun.
Jika dibandingkan tren lima tahun terakhir, pembiayaan utang 2026 jauh lebih rendah dari tahun 2021 yang mencapai Rp870,5 triliun, namun meningkat dibanding realisasi 2023 sebesar Rp404 triliun.