PHK Sentuh 79 Ribu Pekerja, DPR Minta Pemerintah Harus Segera Ambil Langkah

Jakarta – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menjadi sorotan di tengah perlambatan ekonomi Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang Januari hingga November sebanyak 79.302 pekerja kehilangan pekerjaan, hal ini karena melemahnya pertumbuhan ekonomi yang hanya bergerak di kisaran 5 persen.

Kondisi ini diperkuat pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut penurunan kinerja ekonomi selama 10 bulan pertama 2025 berdampak langsung pada meningkatnya PHK di berbagai sektor.

BACA JUGA:Industri Tekstil Tertekan, Menkeu Purbaya Ungkap Akar PHK Massal

BACA JUGA:Hantu PHK 30 Ribu Pekerja, Kemenaker Soroti Dampak Kemasan Rokok Polos

BACA JUGA:AI Picu PHK Massal, Lebih dari 50 Ribu Orang Kehilangan Pekerjaan di 2025

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai angka PHK tersebut masih berpotensi meningkat hingga akhir 2025 dan berlanjut pada 2026. Ini bisa terjadi jika tidak ada langkah korektif dari pemerintah.

Ini bukan sekadar data statistik, tetapi gambaran nyata tekanan ekonomi yang dirasakan pekerja dan dunia usaha,” ujar Edy dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

Edy menjelaskan sektor pengolahan menjadi penyumbang terbesar PHK, disusul sektor perdagangan dan pertambangan. Salah satu pemicu utama adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang membuka arus impor secara luas. Dampaknya produk lokal, terutama di sektor tekstil, alas kaki, dan industri padat karya, kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan diminati pasar domestik.

Selain itu, penurunan upah riil pekerja sejak 2018 hingga 2024 seperti dicatat Bank Dunia, telah menekan daya beli buruh. Hal ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal III 2025 yang hanya 4,89 persen atau masih di bawah 5 persen.

Daya beli yang melemah berdampak pada penurunan konsumsi barang dan jasa, menekan produksi, dan berujung pada PHK lanjutan, ujarnya.