Pengendalian Malaria Mampu Ciptakan Peluang Ekonomi, UMKM Bisa Dilibatkan

Jakarta – Pengendalian malaria dinilai tidak lagi sekadar menjadi isu kesehatan masyarakat, tetapi juga bagian penting dari upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi, dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara di wilayah-wilayah endemik.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI), Boyke Arie Pahlevi, mengatakan penanganan malaria membutuhkan paradigma baru yang tidak hanya mengandalkan pendekatan medis, tetapi juga melibatkan modifikasi lingkungan, surveilans vektor penyakit, serta kolaborasi lintas sektor.

BACA JUGA:Dirjen Pajak: PP 20/2026 Bantu UMKM Naik Kelas

BACA JUGA:PT Tak Bisa Lagi Pakai Aturan PPh Final 0,5%, Ini Penjelasan Bos Pajak

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena membuka ruang keterlibatan pelaku usaha lokal, industri kreatif, dan sektor teknologi dalam upaya pengendalian malaria.

“Terdapat urgensi untuk melibatkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif (Ekraf), serta inovasi Digital sebagai ujung tombak eksekusi pengendalian vektor di lapangan, termasuk di area endemik tinggi seperti Papua,” ungkap Boyke, Selasa (9/6/2026).

Pelibatan UMKM dan ekonomi kreatif dinilai berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah endemik. Boyke menjelaskan, UMKM dapat mengambil peran melalui budidaya tanaman yang mengandung pestisida alami maupun pengembangan ikan kepala timah sebagai pengendali larva nyamuk.

Sementara itu, sektor ekonomi kreatif dapat mengembangkan berbagai produk inovatif seperti aromaterapi anti nyamuk yang memiliki nilai komersial sekaligus mendukung program kesehatan masyarakat. Adapun digitalisasi dapat membantu penyediaan data secara real time sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

Urgensi pengendalian malaria semakin besar seiring meningkatnya jumlah kasus di Indonesia. APJIPMI mencatat total kasus malaria nasional mencapai 706.297 kasus pada tahun terakhir. Lebih dari 90 persen kasus tersebut berasal dari Papua, menjadikan wilayah tersebut sebagai episentrum penanganan malaria nasional.