Pemerintah Tegaskan Mayoritas Pangan Pokok Strategis dari Produksi Dalam Negeri

Jakarta – Pemerintah menegaskan ketahanan pangan Indonesia harus dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya diukur dari masih adanya impor beberapa komoditas tertentu seperti gandum, kedelai, atau bawang putih.

Pemerintah memastikan agenda swasembada pangan nasional tetap berjalan melalui peningkatan produksi dalam negeri, penguatan cadangan pangan, serta pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air.

BACA JUGA:Impor Bahan Baku Plastik dari AS Masuk Pertengahan Mei 2026

BACA JUGA:Selamatkan Rupee, India Naikkan Pajak Impor Emas Jadi 15%

BACA JUGA:Rupiah Undervalued, Pelemahan Tak Cerminkan Kekuatan Ekonomi Indonesia

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.

Melalui aturan itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta mengambil langkah terpadu untuk mempercepat pembangunan kawasan pangan strategis di sejumlah wilayah seperti Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 yang disusun Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama kementerian terkait, dari 10 komoditas pangan strategis nasional, hanya tiga yang masih membutuhkan impor.

Sementara tujuh komoditas lain diproyeksikan mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri tanpa impor untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan kondisi pangan nasional saat ini relatif aman.

“Ketersediaan komoditas pangan strategis nasional berada pada kondisi surplus dan relatif aman,” ujar Amran dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).