Pemerintah Siapkan Masjid Jadi Rest Area saat Mudik Lebaran 2026

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi akan menjadikan masjid sebagai titik istirahat atau rest area saat mudik Lebaran 2026. Nantinya, akan ada tambahan sejumlah fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan pemudik.

Hal ini dipastikan usai Menhub Dudy bertemu Menteri Agama, Nazaruddin Umar.

BACA JUGA:Pendaftaran Mudik Gratis Pemkab Tangerang Segera Dibuka, Ini Syarat dan Jadwalnya

BACA JUGA:Korlantas Polri Siapkan Check Point untuk Pemeriksaan Kendaraan di Masa Mudik Lebaran 2026

BACA JUGA:Mudik Pakai Motor Berisiko Tinggi, Kapal Laut ke Semarang-Surabaya Bisa Jadi Solusi

BACA JUGA:Pemudik Sepeda Motor Dilarang Membawa Anak, Risiko Ini Mengintai

Dalam pertemuan itu, Menhub meminta masjid di sepanjang jalur mudik dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat bagi pemudik, khususnya pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor.

Masjid-masjid tersebut diharapkan dapat menyediakan fasilitas dasar seperti area parkir, toilet, air bersih, penerangan, serta ruang istirahat bagi masyarakat.

“Melalui pemanfaatan masjid-masjid yang berada di jalur mudik, kami berharap masyarakat dapat beristirahat dengan nyaman selama perjalanan. Kami juga akan menyiapkan fasilitas pendukung agar pemudik dapat beristirahat dengan aman,” ujar Dudy dalam keterangannya, Selasa (24/2/2025).

Selain pemanfaatan rumah ibadah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyiapkan sejumlah fasilitas lain sebagai titik istirahat bagi pemudik, seperti terminal dan jembatan timbang yang berada di jalur mudik.

“Ini merupakan sinergi yang sangat baik antara Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan, mengingat momentum Idulfitri tidak hanya berdimensi mobilitas yang sangat besar, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam bagi masyarakat kita,” sebut Dudy.

Mengacu pada hasil survei, diperkirakan sekitar 143 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode libur Idulfitri. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan hasil survei tahun lalu yang mencapai 146 juta orang. Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan lonjakan mobilitas masyarakat.