Menteri Maruarar: Rakyat Miskin Jangan Dipajaki, Orang Kaya Baru Harus Bayar

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Menteri Maruarar menuturkan, sejumlah kebijakan prorakyat telah dirilis untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seiring hal itu, ia juga mendorong pemerintah daerah menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan perumahan untuk MBR.

Maruarar menuturkan, sejumlah kebijakan pro-rakyat itu antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

BACA JUGA:Prabowo Minta Lahan Premium Dipakai untuk Rumah Rakyat, 824 Unit Disiapkan

BACA JUGA:SLIK Jadi Kendala Rumah Subsidi, Maruarar Sirait Diskusi dengan OJK

BACA JUGA:Lahan Negara di Tanah Abang Dikuasai Pihak Lain, Maruarar Sirait Siapkan Penataan

Rakyat miskin jangan dipajaki, kalau orang kaya baru harus bayar, ujar dia saat acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 di Manado, Sulawesi Utara, dikutip dari keterangan resmi, Kamis, (9/4/2026).

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk membuat inovasi untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR.

Saya minta pemerintah daerah melakukan terobosan. Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD sangat terbatas, tapi kepercayaan dan kolaborasi dengan pihak lain tidak terbatas, ujar Maruarar yang akrab disapa Menteri Ara.

Menteri Ara mencontohkan, salah satu terobosan yang mendorong peningkatan kuota rumah subsidi adalah kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia yang diturunkan dari 5 persen menjadi 4 persen. Kebijakan ini berdampak pada tambahan likuiditas sekitar Rp 80 triliun yang dapat disalurkan untuk kredit perumahan, sehingga kuota rumah subsidi nasional meningkat dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

Menteri PKP juga menekankan pentingnya inovasi melalui konsep Governmentpreneur, yaitu penggabungan pola kerja birokrasi dengan pendekatan inovatif ala dunia usaha. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan juga mampu menciptakan solusi kreatif dalam penyediaan perumahan rakyat.