Ketemu Pemkot Batam, Menteri Ara Bahas Masalah Ini

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait membahas penyediaan hunian layak dan penyaluran bantuan perumahan yang tepat sasaran di Kota Batam. Pembahasan ini dilakukan dengan Wakil Walikota Batam Li Claudia dan Anggota DPR RI Meireza Endipat Wijaya.

Ia mengatakan, perumahan di Batam harus dilakukan dengan pemahaman aturan yang sama antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak ketinggalan, harus disertai persyaratan yang jelas dalam pemberian bantuan.

BACA JUGA:Menteri Ara Bongkar Akar Masalah Kawasan Kumuh Sulit Hilang

BACA JUGA:Disambangi DPR, Menteri Ara Pastikan Pakai Data Bangun Rumah Rakyat

BACA JUGA:Strategi Menteri Ara Tangani Penataan Kawasan Kumuh di Lampung

“Bantuan sosial dan bantuan perumahan harus ada syaratnya. Kita harus satu persepsi terhadap aturan, supaya tidak keliru dalam mengambil kebijakan dan tidak salah sasaran,” ujar pria yang akrab disapa Ara ini, di Kementerian PKP, Senin (23/2/2026).

Ara menekankan bahwa penyaluran bantuan, termasuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), harus dilakukan secara berbasis data. 

Penggunaan data resmi, seperti data Badan Pusat Statistik (BPS), dinilai penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Apalagi, ia melihat kondisi Batam dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, serta karakteristik pertanahan di mana seluruh lahan merupakan milik negara dan tidak terdapat hak milik. 

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya hunian tidak sesuai ketentuan dan rumah liar di sejumlah wilayah.