Otoritas IKN Nusantara Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun, Ini Tanggapan Ekonom

Jakarta – Pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi topik strategis yang terus menarik perhatian. Proyek ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan wilayah Indonesia Timur.

Namun, mega proyek ini juga memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, IKN disebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Di sisi lain, ada yang mempertanyakan kesiapan anggaran negara, potensi dampak lingkungan, dan risiko bahwa pemindahan ini tidak akan serta-merta menyelesaikan persoalan ketimpangan pembangunan.

Ekonom dan Executive Director Segara Institute, Piter Abdullah menilai, IKN adalah program yang dapat menjadi titik awal pemerataan pembangunan. Dengan adanya IKN di Kalimantan, orientasi pembangunan diharapkan dapat bergeser ke luar Jawa.

Pembangunan IKN seharusnya tidak perlu menjadi beban berat bagi APBN karena dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, pemerintah masih dapat menjalankan program-program strategis lainnya,” kata dia kepada www.wmhg.org, Selasa (10/12/2024).

Selain itu, pemerintah juga perlu mencari cara untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan biaya pembangunan yang sangat besar, proyek ini dinilai berisiko membebani keuangan negara, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih tidak menentu.

Menurut sejumlah pengamat, langkah realistis yang harus diambil adalah melaksanakan pembangunan IKN secara bertahap. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengelola anggaran lebih efisien tanpa mengorbankan program strategis lainnya yang juga membutuhkan prioritas.