Otorita IKN Nusantara Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun, APBN 2025 Masih Kuat?

Jakarta Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan terus berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kabar teranyar, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta tambahan anggaran senilai Rp 8,1 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN di 2025.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, Otorita IKN saat ini sudah memiliki Rp 6,3 triliun di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun tambahan suntikan dana diperlukan untuk mulai membangun infrastruktur di bidang yudikatif dan legislatif, plus sektor perumahan.

Karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya, kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun, ujar Basuki di Jakarta, 

Selaras, proses lelang pembangunan proyek yudikatif dan legislatif untuk lembaga hukum tertinggi dan perwakilan rakyat itu akan segera dimulai pada tahun depan.

Kami sudah punya di LPSE (terpampang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik), kata Basuki.

Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung-gedung lembaga yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur akan dimulai pada tahun 2025.

Dia menargetkan pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2027.

Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini paling 2027 selesai, kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, kata dia, gedung-gedung eksekutif atau pemerintahan akan rampung pada Desember 2024. Hanya saja, saat ini baru ada empat kementerian koordinator yang terbangun di IKN, sedangkan jumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto bertambah.

Yang sekarang eksekutif selesai Desember ini, tapi fitur yang dulu ya kemenko-nya 4, sekarang kan 7, nanti kita akan bicarakan, ujarnya.

Basuki menyampaikan perabotan sudah mulai dimasukkan di kantor kementerian koordinator, Bank Indonesia, dan Kementerian PUPR pada Desember 2024.

Dia menjelaskan pendanaan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), lembaga yudikatif, dan legislatif berasal dari APBN.

Iya kan kantor pemerintah, ucap Basuki.

Pembangunan IKN Dipastikan Tak Melambat

Selain itu, Pak Bas, sapaan akrab Basuki Hadimuljono juga menangkis isu bahwa pembangunan IKN ke depan akan ada potensi perlambatan, akibat program strategis milik Prabowo.

Pernyataan itu ditimpali langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Berdasarkan arahan Prabowo, ia menyebut pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.

Tetap melanjutkan kan. Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini ya kan. Ya kita tetap melaksanakan, ucap Diana.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pembagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait usulan tambahan anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp8,1 triliun di tahun 2025.

Nanti di istana ada pembagian Dipa, kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/12/2024).