Orang Kaya China Tinggalkan Singapura, Regulasi Kekayaan Makin Ketat

Jakarta – Reputasi Singapura sebagai surga aman bagi para taipan China mulai memudar. Negara yang selama bertahun-tahun menjadi magnet bagi keluarga superkaya daratan China itu kini menghadapi hengkangnya para jutawan yang semakin masif, didorong oleh pengetatan regulasi dan pengawasan keuangan yang semakin agresif.

Mengutip CNBC, Minggu, (16/11/2025), fenomena ini membalikkan tren besar yang terjadi sejak 2019, ketika gelombang protes prodemokrasi di Hong Kong dan penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional membuat banyak konglomerat China memilih pindah ke Singapura demi stabilitas politik, bahasa yang familiar, serta sistem hukum yang dianggap lebih independen, namun dalam dua tahun terakhir, daya tarik tersebut perlahan luntur.

BACA JUGA:Singapura Pimpin Asia Tenggara dalam Daftar 100 Kota Terbaik di Dunia 2026, Jakarta Peringkat Berapa?

BACA JUGA:Sosok Pria Penyerang Ariana Grande di Gala Premiere Wicked: For Good Singapura

BACA JUGA:Ariana Grande Diserang di Gala Premiere Wicked For Good di Singapura, Cynthia Erivo Turun Tangan

Efek Domino Skandal Pencucian Uang

Setelah skandal pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura atau Rp 38,6 triliun (asumsi Rp 12.885 per dolar Singapura) pada 2023 dikenal sebagai “kasus Fujian” regulator Singapura langsung bergerak cepat. Pemeriksaan ulang nasabah, penyaringan rekening, dan penguatan aturan anti pencucian uang membuat bank lebih berhati-hati saat menerima klien kaya asal China.

“Ketika berita Fujian tersiar, banyak orang Tionghoa kaya ini pergi hampir semuanya pindah ke Hong Kong, Timur Tengah, atau Jepang,” ujar Direktur Bayfront Law di Singapura, Ryan Lin.

Lin mengaku kini menerima 50% lebih sedikit aplikasi pendirian kantor keluarga dari warga Tiongkok daratan dibanding tahun 2022.

Regulasi Kripto Jadi Pukulan Baru

Situasinya semakin sulit pada 2025 ketika Singapura memperkenalkan aturan baru bahwa semua platform yang menawarkan produk kripto atau tokenisasi, bahkan kepada klien di luar Singapura, wajib mengantongi lisensi lokal.

MAS (Otoritas Moneter Singapura) juga menegaskan bahwa persetujuan lisensi akan diberikan secara sangat selektif. Selain itu, dibebankan biaya kepatuhan tinggi, termasuk modal minimum 250.000 dolar Singapura atau Rp 3,2 miliar serta aturan AML yang lebih ketat.

Bagi banyak pengusaha kripto Tiongkok, aturan ini menjadi titik balik.

“Untuk tahun ini, khususnya mereka yang berkecimpung di dunia kripto, semuanya pergi, Kesabaran saya sudah habis,” kata Lin.