Menteri PU Tak Masalah Anggaran Dipotong Rp 12,7 Triliun

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah tidak menjadi hambatan bagi kinerja kementerian PU. Ia bahkan mengaku pernah menghadapi kondisi efisiensi yang lebih ketat dibanding saat ini.

“Saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah daripada ini, jadi saya kok tidak pernah takut ya,” kata Dody di Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

BACA JUGA:KPK Serahkan Aset Rampasan Negara Senilai Rp 3,88 Miliar ke Kementerian PU

BACA JUGA:Menteri Dody Hanggodo Angkat Bicara Terkait Penggeledahan di Kementerian PU

BACA JUGA:Tak Terapkan WFH, Kementerian PU Ungkap Cara Hemat Energi

Ia meyakini langkah efisiensi yang diambil Presiden Prabowo Subianto memiliki dasar yang kuat. Sebagai pembantu presiden, Dody menegaskan siap menjalankan kebijakan tersebut, termasuk mencari solusi pendanaan jika diperlukan.

“Dari kemarin kan saya mengatakan sebagai pembantu umum, kalau kemudian saya disuruh kerja, ya pasti. Kalau misalnya saya tidak ada uang, saya pasti minta. Begitu saja,” ucapnya.

Pengalaman pada 2025, lanjut dia, menjadi bekal penting dalam menghadapi situasi serupa. Meski diakui ada tantangan dalam perencanaan akibat pemangkasan anggaran mendadak, terutama pada proyek yang harus dijalankan secara tahun jamak (multi-years), Dody menilai hal tersebut masih dapat diatasi.

Saat ditanya kemungkinan negosiasi kebijakan efisiensi karena dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur, Dody menepis wacana tersebut. Ia memastikan tidak ada rencana untuk meminta pelonggaran kepada presiden.

Sebaliknya, Kementerian PU akan melakukan penyesuaian internal, termasuk mengalihkan anggaran untuk memastikan program prioritas tetap berjalan, khususnya infrastruktur berbasis masyarakat.

“Tidak ada. Mau negosiasi apa? Kalau terkait infrastruktur berbasis masyarakat, Dirjen-Dirjen saya ini jagoan semua. Dengan mudah mereka bisa mengalihkan dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat,” tuturnya.

Menurut Dody, program tersebut menjadi kunci dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tengah kondisi saat ini. Ia pun optimistis pengalaman sebelumnya membuat kementeriannya mampu menjalankan kebijakan efisiensi tanpa mengganggu target pembangunan.

“Karena bagaimanapun harus kita akui, dalam kondisi ekonomi seperti hari ini, infrastruktur berbasis masyarakat itulah yang bisa kemudian sedikit memberikan harapan lebih cerah kepada masyarakat yang di bawah ya terutama. Jadi itu tetap akan kita perhatikan utama,” jelasnya lagi.