Menkeu Purbaya Usul Penonaktifan Peserta PBI JKN Tak Mendadak

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinilai terlalu mendadak dan memicu keresahan di masyarakat. Bendahara negara ini mengingatkan agar perubahan status kepesertaan PBI JKN tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas.

Jangan sampai sudah sakit tiba-tiba begitu mau cuci darah lagi gak berhak, kan itu kayaknya kita konyol ya padahal uang yang saya keluarin (alokasi kesehatan untuk PBI JK) sama, saya rugi disitu, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, kata Purbaya dalam Rapat Konsultasi Komisi DPR dengan Pemerintah, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Perpres Penghapusan Tunggakan Iuran JKN Kelas 3

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Reaktivasi 11 Juta Peserta PBI JK Bikin Kuota Membengkak Sementara

BACA JUGA:Cara Cek BPJS Kesehatan dan Aturan Terbaru yang Berlaku di Tahun 2026, Pastikan Status Aktif

Ia menekankan bahwa kebijakan pemutakhiran data memang penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, proses pelaksanaannya harus mempertimbangkan dampak langsung bagi masyarakat, terutama mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin.

Purbaya mengingatkan agar masyarakat tidak sampai mengetahui status nonaktifnya saat sedang membutuhkan layanan kesehatan. Ia mencontohkan kondisi pasien yang tengah menjalani cuci darah, yang bisa menghadapi situasi sulit bila tiba-tiba tidak lagi ditanggung karena perubahan data yang tidak tersosialisasi.