Menkeu Purbaya Kesal: Anggaran Kesehatan Sama, tapi Polemik Justru Meledak

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang sangat besar dalam APBN 2026, tetapi di saat yang sama protes masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) justru mencuat.

Bendahara negara ini mengaku heran karena besaran dana yang digelontorkan tidak berubah, tetapi respons publik berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Perpres Penghapusan Tunggakan Iuran JKN Kelas 3

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Reaktivasi 11 Juta Peserta PBI JK Bikin Kuota Membengkak Sementara

BACA JUGA:Cara Cek BPJS Kesehatan dan Aturan Terbaru yang Berlaku di Tahun 2026, Pastikan Status Aktif

Kayaknya kita konyol ya padahal uang yang saya keluarin (alokasi kesehatan untuk PBI JK) sama, saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, kata Purbaya saat Rapat Konsultasi Komisi DPR dengan Pemerintah, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dia menilai, negara telah mengalokasikan Rp 247,3 triliun untuk sektor kesehatan pada 2026, meningkat 13,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran ini ditujukan untuk memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan akses masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program JKN bagi puluhan juta penerima bantuan iuran (PBI).

Pemerintah secara konsisten mewujudkan catatan yang berkualitas pada tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai Rp 247,3 triliun seperti yang saya sebutkan tadi meningkat 13,2% dibanding tahun sebelumnya. Tercakup di dalamnya untuk mendorong efektifitas program JKN melalui dukungan bagi penerima bantuan iuran atau PBI untuk 96,8 juta peserta, jelasnya.

Namun, di tengah besarnya komitmen fiskal tersebut, polemik justru muncul di masyarakat. Purbaya menilai persoalan bukan pada jumlah anggaran, melainkan pada pelaksanaan teknis di lapangan yang menimbulkan kejutan bagi sebagian peserta.