Larangan Operasional Truk 17 Hari Jelang Lebaran di Tol dan Arteri Bebani Industri dan Sopir

Jakarta – Pembatasan operasional truk selama 17 hari penuh pada periode Lebaran 2026 berpotensi menimbulkan beban serius terhadap industri nasional dan sopir truk yang bergantung pada sistem pembayaran per ritase. Apalagi pelarangan tersebut dilakukan 24 jam penuh tanpa pengaturan jam perlintasan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa menegaskan, kelancaran arus mudik memang menjadi prioritas negara setiap menjelang Lebaran yang perlu dipahami. Namun, sambung dia, pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap dampak ekonomi dari kebijakan pembatasan operasional truk selama 17 hari penuh.

BACA JUGA:KAI Sediakan 60 Ribu Kursi untuk Angkutan Lebaran Rute Lampung Sumsel

BACA JUGA:Mengintip Pasokan Listrik Selama Ramadan dan Idul Fitri, Begini Kondisinya

BACA JUGA:Cara Bikin Keripik Tempe Pakai Santan, Bisa Jadi Ide Suguhan Lebaran

Ini (kebijakan) imbasnya kepada supir dan keluarganya karena situasi Lebaran dan kehilangan penghasilan. Mereka rata-rata bukan karyawan yang mendapat gaji bulanan. Ini yang perlu kita perhatikan, kata Eva Monalisa di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Eva mengatakan, pelarangan penuh 24 jam di jalan tol dan nontol praktis akan membuat distribusi logistik di banyak sektor praktis berhenti total. Dia melanjutkan, pemberhentian operasional ini pada akhirnya berpengaruh pada rantai pasok industri nasional sehingga akan berdampak ke ekonomi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, jika kebijakan tersebut tidak dikelola secara cermat maka dampaknya dapat meluas hingga ke konsumen. Dia mengingatkan adanya potensi lonjakan biaya distribusi setelah masa pembatasan berakhir.

Jika tidak dikelola dengan baik, penumpukan distribusi pasca Lebaran berpotensi memicu kenaikan biaya logistik dan berdampak pada harga barang di tingkat konsumen, katanya.

Eva menekankan bahwa kebijakan pengaturan lalu lintas saat Lebaran tetap penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus mudik. Namun, sambung dia, pendekatan yang diambil perlu lebih proporsional dan mempertimbangkan dampak ekonomi.