Krisis Dana, PBB Siap-siap PHK Massal 6.900 Karyawan

Jakarta – Lebih dari 60 kantor, badan, dan operasi United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diperintahkan untuk mengajukan proposal paling lambat pertengahan Juni untuk memangkas 20% staf mereka. Langkah Pemutusah Hubungan Kerja (PHK) staf PBB ini sebagai bagian dari upaya reformasi besar untuk mengonsolidasikan operasi dalam menghadapi krisis dana yang kritis.

Dalam pemangkasan karyawan ini setidaknya akan bisa menghemat anggaran USD 3,7 miliar atau kurang lebih 20%  dari total pengeluaran yang ada. Dari hitung-hitungan PBB, 20% staf ini kurang lebih 6.900 pekerja. Dalam memo internal arahan ini meminta staf untuk merinci pemotongan paling lambat tanggal 13 Juni.

Dikutip dari apnews.com, Senin (2/6/2025), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menjelaskan, pemangkasan karyawan ini termasuk staf di kantor politik dan kemanusiaan PBB, dan badan-badannya yang membantu pengungsi, mempromosikan kesetaraan gender, dan menangani perdagangan internasional, lingkungan, dan kota. Badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina, UNRWA, juga ada dalam daftar tersebut.

Pengawas PBB Chandramouli Ramanathan mengatakan dalam sebuah memo kepada badan-badan yang terdampak bahwa pemotongan staf merupakan bagian dari tujuan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk mencapai pengurangan antara 15% dan 20% dari anggaran PBB.

Pemotongan tersebut merupakan bagian dari inisiatif reformasi UN80 yang diluncurkan oleh Guterres pada bulan Maret saat badan dunia tersebut mendekati ulang tahunnya yang ke-80 akhir tahun ini.

Pimpinan PBB tersebut telah menepis segala hubungan dengan pemotongan bantuan luar negeri dan program-program lain oleh Presiden AS Donald Trump. Sebaliknya, ia telah menunjuk pada penyusutan sumber daya PBB selama setidaknya tujuh tahun terakhir karena tidak semua negara anggota membayar iuran tahunan mereka dan banyak yang tidak membayar tepat waktu.