BPR dan BPRS Minta OJK Beri Relaksasi Regulasi Demi Kredit UMKM

Jakarta – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi regulasi bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Langkah ini dinilai penting agar industri BPR-BPRS dapat lebih optimal melayani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah, menilai kebutuhan dan karakteristik setiap jenis bank berbeda, sehingga regulator perlu menerapkan kebijakan yang presisi dan sesuai dengan kondisi industri. Menurutnya, fleksibilitas regulasi sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha BPR dan BPRS sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

BACA JUGA:OJK Tegaskan Konsolidasi BPR Tak Selalu Berujung Penutupan Bank

BACA JUGA:OJK Tebar Relaksasi Aturan untuk BPR dan BPRS

BACA JUGA:OJK Cabut Izin 3 BPR dan BPRS Sepanjang September 2026

“Berbagai bank memiliki kebutuhan yang berbeda. Bank milik negara berfokus pada digitalisasi, sementara bank pemerintah daerah berfokus pada tata kelola dan digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa satu regulasi tidak dapat diterapkan untuk semua jenis bank,” kata Tedy dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo di Jakarta, Senin (19/10/2026).