Kemnaker Rombak Aturan Pekerja Informal dan Outsourcing

Jakarta – Pemerintah merombak arah kebijakan ketenagakerjaan nasional pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak lagi berfokus pada Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini merancang sistem baru yang lebih seimbang demi menjamin perlindungan hak serta kehidupan layak bagi para pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan JAMSOS) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan penyusunan aturan baru ini berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusi, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945.

BACA JUGA:Target Rampung Oktober, RUU Ketenagakerjaan Soroti Outsourcing dan Upah

BACA JUGA:Teknologi hingga Ekonomi Global Ubah Dunia Kerja, Kemnaker Gandeng ILO Perkuat Kolaborasi

Pembahasan regulasi tidak lagi sekadar berkutat pada Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi diarahkan untuk membangun sistem baru yang lebih seimbang dan sesuai amanat konstitusi, kata Indah di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Langkah ini diambil mengingat pasar kerja Indonesia masih dibayangi tantangan berat. Berdasarkan data BPS Agustus 2025, dari total 154 juta angkatan kerja, terdapat 7,46 juta pengangguran dan 64,16 juta orang masuk kategori bukan angkatan kerja. Selain itu, struktur pasar kerja nasional masih timpang karena didominasi sektor informal.

Struktur pekerjaan kita masih didominasi sektor informal sebesar 55%, sementara sektor formal berada di 40,16%, ujarnya.

Tingginya dominasi sektor informal menandakan mayoritas pekerja belum tersentuh mekanisme perlindungan formal. Di sisi lain, kualitas pendidikan tenaga kerja juga menjadi pekerjaan rumah besar, lebih dari separuh tenaga kerja merupakan lulusan SD dan SMP, lulusan SMK 8,6%, sementara diploma dan universitas baru mencapai 13%.

Karena itu, undang-undang baru harus menjawab persoalan ketenagakerjaan secara lebih luas, mulai dari link and match pendidikan dengan industri, produktivitas, sampai penguatan inovasi tenaga kerja, jelasnya.

Sebagai landasan menuju pembahasan UU baru bersama DPR, Kemnaker telah menggelar konsultasi publik di 38 provinsi yang melibatkan lebih dari 2.000 pemangku kepentingan, memperkuat lembaga tripartit, serta menerbitkan regulasi transisi. Aturan ini juga disiapkan lebih responsif terhadap pekerja rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja informal melalui hubungan industrial berbasis shared vision.