Kementerian Bertambah di Era Prabowo Bakal Bebani Anggaran Negara? Ini Jawaban Kemenkeu

Jakarta – Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (PKAPBN BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo memastikan, rencana penambahan K/L Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak akan memberatkan anggaran negara.

Wahyu menuturkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mendukung penambahan jumlah Kementerian/Lembaga melalui belanja non K/L.  Pada tahun depan, belanja non Kementerian/Lembaga ditetapkan sebesar Rp1.541,3 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang senilai Rp 1.376,7 triliun.

Mungkin ada beberapa K/L yang bertambah, kemudian dipisah dan sebagainya, tentu kita mencermati. Tetapi juga sudah kita hitung bahwa itu memungkinkan ditampung dari belanja non K/L, ungkap Wahyu dalam kegiatan media gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, dikutip Kamis (26/9/2024).

Wahyu juga menyampaikan, APBN 2025 didesain untuk menangkap program-program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan menyediakan ruang fiskal yang memadai. 

Terkait dinamika penambahan K/L kita cermati dan akomodasi. Tapi, tetap dalam framework pengelolaan fiskal yang sehat dengan defisit (APBN 2025) tetap dikendalikan di 2,53%, tutur dia.

Sebelumnya, ekonom mengungkapkan ada cara agar rencana Prabowo Subianto bisa terealisasi tanpa menambah beban APBN. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyebut, hal itu salah satunya dengan penambahan kementerian yang fokus menggarap persoalan pangan Indonesia.

Kalau pun Presiden mendatang merasa membutuhkan lebih banyak kursi untuk mengakomodir stakeholders politik, ya dengan sektor yang sama di sektor pertanian meski nomenklaturnya ketahanan pangan, ya jalan tengahnya saya pikir ya mengambil sebagian fungsi di Kementerian Pertanian, ungkap Abra kepada pada 13 September 2024.