Indonesia Target Operasikan PLTN Pertama di 2032, Berapa Biayanya?

Jakarta Pemerintah memandang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai salah satu opsi strategis yang siap berperan penting mendukung ketahanan energi nasional, dengan target pengoperasian perdana di 2032. Meskipun, pembangunan proyek pembangkit nuklir bakal memakan ongkos super besar.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan, pengembangan PLTN sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Asta Cita butir kedua, yang menekankan pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan. Sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.

BACA JUGA:Capai Swasembada Energi, Wilayah Ini Potensial Dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

BACA JUGA:Indonesia Siap Bangun Pembangkit Nuklir, Gandeng Jepang dan AS

PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai Net Zero Emission 2060. PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional, ujar Yuliot di acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir Executive Meeting dan Penganugerahan Bapeten Award 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Yuliot menjelaskan, Indonesia sudah memiliki visi untuk mengembangkan tenaga nuklir sejak awal 1960. Langkah ini diawali dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pengembangan tenaga nuklir di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat.

Mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, hingga tercantumnya arah pembangunan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.