Indonesia Punya Satgas Debottlenecking, Pengusaha Kawasan Industri Semringah

Jakarta – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut positif langkah pemerintah yang memulai sidang debottlenecking dan dipimpin langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai upaya konkret untuk menindaklanjuti berbagai hambatan struktural yang selama ini dihadapi pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan industri nasional.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Akhmad Ma’ruf Maulana, menilai kebijakan debottlenecking mencerminkan pendekatan baru pemerintah yang lebih responsif dan solutif terhadap persoalan riil di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan, perizinan, dan perdagangan. Ketiga aspek tersebut selama ini menjadi titik hambat utama dalam realisasi investasi dan ekspansi industri di berbagai kawasan industri di Indonesia.

BACA JUGA:Puluhan Perusahaan di Kawasan Industri Kompak Kirim Bantuan ke Sumatera

BACA JUGA:Menperin: Kawasan Industri Jadi Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi

BACA JUGA:Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, HKI Gaet Kemlu Pertajam Diplomasi Ekonomi

BACA JUGA:Kemenhub-Jababeka Kembangkan Jaringan Transportasi Jawa Barat

“Bagi dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga kepastian dalam implementasi. Sidang debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan hambatan investasi diselesaikan secara lintas sektor dan tidak berlarut-larut,” ujar Akhmad Ma’ruf Maulana, Selasa (23/12/2025).

Sebagai asosiasi yang menaungi pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia, HKI memandang upaya debottlenecking sebagai langkah strategis yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap percepatan investasi.

Menurut Ma’ruf, setidaknya terdapat empat manfaat utama dari kebijakan ini, yakni mempercepat implementasi investasi di kawasan industri, meningkatkan kepastian regulasi dan prosedur operasional, mendorong sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam menyelesaikan persoalan secara cepat dan transparan, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja pada 2026.