Indonesia Kini di Fase Krusial Menuju Target SDGs 2030

Jakarta Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase krusial menuju target SDGs 2030.

Berdasarkan laporan United Nations SDGs Report 2024, hanya sekitar 70 persen target global yang berjalan sesuai rencana, sementara kawasan Asia Pasifik masih menghadapi kemunduran dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.

“Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, angka stunting yang masih 21,5 persen, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi di berbagai daerah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar target SDGs dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Agus menjelaskan bahwa kegiatan ini berfokus pada tiga prioritas utama percepatan SDGs di Indonesia. Pertama, Tata Kelola Multi-Level, yaitu memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong lokalisasi SDGs.

Ia mencontohkan keberhasilan Finlandia dan Kosta Rika dalam membangun platform lintas sektor dan lintas level yang menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih koheren.

Kedua, Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif, yang menekankan perlunya kerangka pembiayaan SDGs yang menggabungkan berbagai sumber seperti anggaran regional, transfer pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (result-based financing).

Ketiga, Sistem Data dan Pemantauan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat digunakan untuk analitik prediktif—misalnya mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti.

“Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang lebih adaptif dan akurat,” tegasnya.

LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, hingga RKPD, agar pelaksanaannya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.