Indonesia jadi Negara ke-15 Dunia yang Akui Pembiayaan HAKI

Jakarta – Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas mengumumkan terobosan penting dalam sistem pembiayaan nasional. Indonesia kini resmi menjadi negara ke-15 di dunia yang mengakui hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai jaminan kredit perbankan.

Langkah ini dinilai sebagai babak baru dalam mendorong ekonomi kreatif nasional. Menurut Menhum, kebijakan tersebut memungkinkan pemegang sertifikat HAKI baik hak cipta, merek, maupun paten untuk menjadikannya sebagai kontrak pinjaman di lembaga keuangan.

Dari 193 anggota whiteboard di seluruh dunia, kita adalah negara ke-15 yang memberikan pembiayaan dan mengakui dan bisa memvaluasi sebuah hak kekayaan intelektual. Kita menjadi negara yang ke-15, kata Andi Agtas dalam acara Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad, di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Andi Agtas menyampaikan, Kementerian Hukum bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan harmonisasi regulasi agar sertifikat HAKI diakui sebagai aset bernilai ekonomi.

Hasilnya, OJK telah menerbitkan peraturan yang memungkinkan HKI menjadi dasar pemberian kredit bagi pelaku industri kreatif.

Pada saat otoritas jasa keuangan meminta kepada Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi terhadap salah satu peraturan OJK,saya ingin agak ada dasar hukumnya supaya hak kekayaan intelektual itu dalam bentuk sertifikat yang diberikan kepada pemegang hak kekayaan intelektual itu bisa dijadikan, jelasnya.