Fakta Kasus Pajak PT Djarum yang Seret Dirut hingga Eks Pejabat Kemenkeu

Jakarta – Nama Victor Rachmat Hartono, Direktur Utama (Dirut) PT Djarum, terseret dalam daftar lima nama yang dicekal oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi sektor perpajakan. Pencekalan tersebut berlaku mulai 14 November 2025.

Selain Victor Hartono, empat nama lainnya yang dicekal adalah Ken Dwijugiasteadi selaku mantan Dirjen Pajak Kemenkeu; Bernadette Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Semarang; Heru Budijanto Prabowo selaku Konsultan Pajak; dan Karl Layman selaku Pemeriksa Pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

BACA JUGA:Fatwa Munas MUI: Bumi dan Rumah yang Dihuni Tak Boleh Kena Pajak Berulang

BACA JUGA:Pajak dan Retribusi Jadi Tulang Punggung PAD, Pemprov DKI Jakarta Dorong Warga Taat Bayar

BACA JUGA:BBNKB Tak Sekadar Kewajiban Administratif, Jadi Salah Satu Sumber Pembangunan Jakarta

Duduk perkara kasus ini berawal dari pengusutan Kejagung yang menduga adanya pemufakatan jahat antara pegawai pajak dengan pengusaha. Modusnya, mereka memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak periode 2016-2020 di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi tindakan hukum berupa penggeledahan telah dilakukan di beberapa tempat, termasuk rumah pejabat Ditjen Pajak.

Ya (memperkecil pembayaran pajak), tapi kan dia ada kompensasi untuk memperkecil. Kalau ini kan maksudnya ada kesepakatan dan ada ini, ada pemberian itu. Suap lah, memperkecil dengan tujuan tertentu. Terus ada pemberian, jelas Anang.