DPR Minta Bea Cukai Usut Pemodal Rokok Ilegal

Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong penindakan rokok ilegal diarahkan hingga produsen dan penerima manfaat (beneficial owner) untuk menekan potensi kebocoran penerimaan negara serta menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Dorongan itu muncul setelah Bea Cukai Jakarta menindak sekitar 59,8 juta batang rokok ilegal sepanjang 2026 dengan estimasi potensi kerugian negara mencapai Rp 46,79 miliar.

BACA JUGA:Komisi III Desak Polisi Usut Dalang Dugaan Pendanaan Kerusuhan Demo 27 Agustus

BACA JUGA:DPR Desak Strategi Baru Pemerintah Hadapi KKB Papua

BACA JUGA:DPR Minta Pemerintah Dampingi Keluarga Jurnalis Hilang Kontak

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengatakan penindakan terhadap rokok ilegal tidak cukup berhenti pada pengecer atau distributor. Sebab, produsen dan pemodal merupakan pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari peredaran barang kena cukai ilegal tersebut.

Abdullah juga meminta aliran uang (tindakan pencucian uang) dari bisnis tersebut ditelusuri untuk melihat kemungkinan hasilnya digunakan atau dikembangkan untuk kegiatan ilegal lainnya.

“Akibatnya, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi banyak pihak dalam rantai pasok industri rokok yang menjalankan usahanya secara legal,” kata Abdullah, dikutip Minggu (13/9/2026).

Abdullah menilai peredaran rokok ilegal mengurangi potensi penerimaan negara karena pelaku usaha ilegal menghindari kewajiban cukai. Kondisi tersebut sekaligus menekan pelaku usaha legal yang tetap membayar cukai dan memenuhi ketentuan usaha.

Abdullah mendukung penindakan Bea Cukai Jakarta terhadap sekitar 59,8 juta batang rokok ilegal pada 2026 karena tindakan tersebut berkaitan langsung dengan potensi penerimaan negara yang hilang.

“Maka, pemberantasannya memang harus dimasifkan,” ujarnya.