DJP Mau Perpanjang Batas Lapor SPT Tahunan 2026, Ini Alasannya

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka kemungkinan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi. Opsi ini dipertimbangkan karena periode pelaporan tahun ini bertepatan dengan momentum libur Ramadhan dan Idul Fitri.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah akan memantau perkembangan pelaporan SPT hingga mendekati Hari Raya. Jika jumlah pelaporan masih meningkat secara signifikan, maka batas waktu kemungkinan tetap mengikuti jadwal semula.

BACA JUGA:99 Persen ASN Kemenkeu Sudah Lapor Pajak SPT Tahunan Lewat Coretax

BACA JUGA:7,2 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor Pajak SPT 2025, DJP Optimistis Target 8,5 Juta

Kita lihat seminggu sebelum Lebaran, kalau grafiknya bisa naik kemungkinan akan stay at it is, 31 Maret batas waktu akhir untuk wajib pajak orang pribadi, ujar Bimo Wijayanto dikutip dari Antara, Kamis (12/3/2026).

Menurut dia, DJP telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi berbagai kemungkinan menjelang tenggat waktu pelaporan SPT. Salah satunya memastikan sistem administrasi perpajakan Coretax tetap berjalan lancar jika terjadi lonjakan pelaporan dalam waktu singkat.

Selain itu, DJP juga memperhitungkan potensi keterlambatan pelaporan akibat aktivitas masyarakat yang meningkat selama periode mudik dan libur Lebaran.

Dengan berbagai skenario tersebut, pemerintah akan menentukan apakah batas waktu pelaporan tetap pada 31 Maret atau perlu diperpanjang.