Buruh KSPI Enggan Ikut Peringatan May Day di Monas, Ini Alasannya

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) enggan ikut perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) sebelum bertemu Presiden Prabowo Subianto. Serikat buruh pimpinan Said Iqbal ini memilih menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPR/MPR.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengakui ada undangan perayaan May Day di Monas pada 1 Mei 2026 mendatang. Namun, dia berharap bisa lebih dahulu bertemu dengan Kepala Negara.

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Kado untuk Buruh Saat Peringatan May Day 2026, Apa Itu?

BACA JUGA:Buruh Bocorkan Agenda Prabowo Saat Peringatan May Day di Jakarta dan Jawa Timur

BACA JUGA:Said Iqbal Siapkan 6 Tuntutan Buruh di May Day 2026, Ini Daftarnya

“Kami akan mempertimbangkan hadir di Monas jika sebelum 1 Mei ada pertemuan langsung dengan Presiden untuk membahas enam janji yang belum dijalankan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).

Rencananya, ribuan buruh di bawah KSPI akan menyatakan aspirasi di depan gedung DPR/MPR dengan membawa enam tuntutan utama. Setelah itu, massa buruh akan bergerak ke Istora Senayan untuk menjalankan May Day Fiesta sebagai perayaan Hari Buruh Internasional.

Said Iqbal menjelaskan bahwa terdapat janji utama pemerintah pada May Day 2025 yang hingga hari ini belum dijalankan sama sekali, ditambah 2 isu baru yang menjadi tuntutan buruh saat ini.

Iqbal menyebut, enam tuntutan itu disebut sebagai janji sejak May Day 2025 lalu. Diantaranya tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, stop ancaman PHK, reformasi pajak termasuk hapus pajak THR, bonus tahunan, JHT, dan Jaminan Pensiun.

Hingga tuntutan pengesahan RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset. Dua isu tambahan yang akan dibawa buruh yakni tuntutan Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 dan Turunkan Potongan Tarif Ojol Menjadi 10%.

Itulah enam isu yang May Day tahun lalu sudah dijanjikan akan dijalankan. Tentu tidak sekaligus dari enam isu itu akan bertahap, tapi tidak ada satu pun yang dijalankan, tegas Iqbal.