Bos Buruh Mau Hubungi Nike Buat Cegah PHK 4.000 Karyawan Pabrik

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mau menghubungi langsung manajemen Nike buat cegah pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan buruh di Tanah Air. Dia bakal meminta pesanan produk Nike ke pabrik di Indonesia dapat dilanjutkan.

Dia mencatat, ada potensi PHK terhatap 4.000 buruh PT Feng Tay di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perusahaan tersebut merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek Nike, langkah menghubungi manajemen Nike itu menurut dia bisa ditempuh untuk menjamin kepastian.

BACA JUGA:Said Iqbal Sebut Pabrik Otomotif Mau Pindah ke Vietnam, Ribuan Buruh Terancam PHK

BACA JUGA:Ribuan Pekerja Terancam PHK, Ada Pabrik Bahan Baku Kertas hingga Otomotif

BACA JUGA:Aturan Outsourcing Tuai Kritik, Menaker Siap Evaluasi

Agar tidak terjadi PHK 4.000 buruh ini, saya bisa membuat surat langsung ke manajemen PT Nike, saya punya jalur melalui Industri ALL (Global Union) organisasi serikat buruh dunia. Kita akan meyakinkan PT Nike order-nya jangan dikurangi, harus, kalau bisa, tetap diperpanjang, ujar Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).

Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh ini juga meminta pemerintah dan serikat buruh untuk menyurati Nike demi menjamin kepastian proyek ke PT Feng Tay tadi. Lantaran, perusahaan saat ini masih menunggu pesanan dari Nike, serta menunggu bahan baku sepatu yang terganggu imbas perang Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Selain menghubungi manajemen Nike, Said Iqbal bakal melapor Presiden Prabowo Subianto, untuk mendiskusikan kemungkinan relaksasi pajak bagi PT Feng Tay. Misalnya, yang tadinya hanya ada 2 shift, mungkin dengan relaksasi pajak, ongkos produksi turun, maka akan bisa jadi 3 shift, kalau dia 3 shift, 4.000 karyawan ini bisa kerja, tutur dia.

Dia juga ingin memastikan hak-hak karyawan, termasuk yang dirumahkan tadi, tetap terjaga utuh. Saya mau periksa, karena ada informasi yang dirumahkan 4.000 karyawan ini, hanya dibayar upah 50 persen, ini enggak boleh, tegas Said Iqbal.