Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong pemberian subsidi tanah, agar harga rumah tapak yang disalurkan melalui skema Public Service Obligation (PSO) bisa terpangkas hingga separuhnya.
Melalui skema ini, Fahri mendorong pendekatan berbasis pasar, namun dengan dukungan negara berupa subsidi pada tanah.
Kita akan mulai dari aset tanah negara, termasuk dari BUMN. Jika tanah disubsidi, harga rumah bisa turun hingga 50 persen untuk rumah tapak, bahkan bisa 20-40 persen untuk vertikal, kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).
Dalam konteks ini, ia juga mengusulkan reorientasi Perum Perumnas sebagai lembaga off-taker, mengadopsi pendekatan seperti Bulog di sektor pangan.
Dengan backlog 15 juta keluarga, pasar perumahan rakyat itu sudah jelas. Tidak perlu lagi berpikir soal pemasaran, tinggal negara menyiapkan institusinya, imbuhnya.
Menurut dia, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat penting dilakukan, untuk menegaskan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah.
Program 3 juta rumah harus menjadi wajah konkret dari komitmen Presiden terhadap rakyat. Jangan sampai ada jurang antara yang dijanjikan dan yang dikerjakan, tegas Fahri.