Benarkah Ada Pajak Marketplace Buat Pedagang Online? Cek Fakta PMK 37/2025

Jakarta – Banyak pedagang online mulai bingung setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Sebagian mengira pemerintah membuat jenis pajak baru bagi penjual di marketplace. Padahal, aturan ini bukan menambah pajak, melainkan mengubah mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace atau lokapasar.

Sederhananya, jika sebelumnya pedagang menghitung dan menyetor sendiri pajaknya, kini marketplace yang ditunjuk pemerintah akan langsung memungut PPh Pasal 22 dari transaksi yang memenuhi ketentuan. Dengan begitu, pedagang tidak perlu lagi repot menghitung dan menyetor pajak tersebut secara mandiri.

BACA JUGA:Bantah Isu Babinsa, Purbaya Luruskan soal Penagihan Pajak

BACA JUGA:Bukan per Toko, Begini Cara Hitung Pajak Marketplace Omzet Rp 500 Juta

BACA JUGA:Aturan Pajak Marketplace 0,5%, Berlaku per Transaksi Bukan Saat Uang Masuk Rekening

“Tidak ada pajak baru yang diatur dalam PMK 37 Tahun 2025. Regulasi ini hanya mengubah mekanisme penyetoran pajak, di mana sebelumnya penyetoran dilakukan sendiri oleh pedagang, kini diubah menjadi dipungut oleh marketplace/lokapasar,” bunyi FAQ PMK 37 Tahun 2025, dikutip Jumat (31/7/2026).

Aturan ini berlaku bagi pedagang dalam negeri yang menerima penghasilan dari penjualan melalui sistem elektronik atau marketplace. Sementara itu, pihak pemungut pajak adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE/lokapasar) yang telah resmi ditunjuk oleh pemerintah.