Bayar Kewajiban ke Bank Indonesia Bukan Berarti BLBI Selesai, Guru Besar Unair Buka Suara

Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai penyelesaian kewajiban pemerintah terkait SBN Rekapitalisasi eks-BLBI melalui surplus Bank Indonesia (BI) dapat menjadi bagian dari penataan kewajiban fiskal sepanjang pemerintah tetap memisahkan proses tersebut dari pemulihan piutang negara kepada para obligor BLBI.

Rahma menjelaskan, penyelesaian kewajiban pemerintah kepada BI memiliki mekanisme berbeda dengan penagihan aset BLBI dari para obligor sehingga kedua proses tersebut dapat berjalan secara terpisah dan terukur.

BACA JUGA:Pemerintah Lunas Bayar Utang BLBI Rp 218 Triliun ke BI, Penagihan Obligor Tetap Jalan

BACA JUGA:BI Angkat Bicara soal Fenomena Berburu Tanda Tangan Purbaya di Rupiah Kertas

BACA JUGA:BI Rate Diperkirakan Tetap di September 2026, Ini Pertimbangannya

“Penyelesaian utang negara kepada Bank Indonesia melalui surplus BI tidak serta-merta berarti piutang negara kepada para obligor BLBI telah selesai,” ujar Rahma kepada wartawan, Selasa (22/9/2026).

Menurut Rahma, pemerintah tetap dapat melanjutkan proses asset recovery terhadap obligor setelah penyelesaian kewajiban pemerintah kepada BI dilakukan. Pemisahan tersebut dapat memperjelas posisi masing-masing kewajiban dalam tata kelola keuangan negara.

Tagihan kepada obligor merupakan ranah asset recovery dan bukan sekadar instrumen utang pembiayaan anggaran,” kata Rahma.

Rahma juga menilai pengelolaan surplus BI perlu dilakukan dengan mempertimbangkan penguatan modal dan pencadangan bank sentral. Pengelolaan tersebut penting untuk menjaga ketahanan BI menghadapi perubahan nilai tukar dan volatilitas suku bunga global.

“Surplus bank sentral memiliki karakteristik khusus sehingga penggunaannya perlu tetap memperhatikan kesehatan neraca Bank Indonesia,” tutur Rahma.

Rahma mengatakan, transparansi dalam penyelesaian kewajiban dan pemulihan aset dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan BLBI. Kejelasan antara penyelesaian kewajiban pemerintah dan penagihan kepada obligor juga dapat membantu publik memahami proses penyelesaian BLBI secara lebih utuh.

“Penyelesaian kewajiban masa lalu harus tetap berpijak pada transparansi agar proses pemulihan aset dan tata kelola fiskal-moneter dapat berjalan secara jelas,” pungkas Rahma.