Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, meminta penindakan terhadap oknum yang membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar menggunakan tangki modifikasi. Pasalnya, BBM bersubsidi mendapat dukungan dana dari negara dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Bahlil mengakui antrean panjang masih terjadi di sejumlah SPBU di beberapa daerah, meski stok BBM disebut mencukupi.
BACA JUGA:Isi BBM di Bali Dibatasi 20 Liter untuk Mobil, Ini Aturan Lengkapnya
BACA JUGA:Antrean BBM Meluas, PNS Jember Disuruh Kerja dari Rumah
BACA JUGA:Pasokan BBM Bali Ditambah 20 Juta Liter Pertalite, Diangkut 2 Kapal
Dia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum yang menggunakan tangki modifikasi untuk membeli BBM dalam jumlah besar.
Itu ada saudara-saudara kita yang memang, ya mohon maaf, perilakunya enggak berubah, yang ngantre mobil Pajero atau ngantre mobil yang diisi tangkinya banyak, ngambil minyak subsidi baru dijual, ujar Bahlil di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Melihat pelanggaran itu, Bahlil berharap dukungan dari aparat penegak hukum (APH) untuk melakuman penindakan serius. Termasuk meminta kepada Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
Dia pun menilai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tangki modifikasi cukup serius. Pasalnya, ada niatan sengaja mengumpulkan BBM subsidi untuk dijual kembali.
Ya saya minta tolong sama Pak Kapolri, \’Pak, kalau begini ditindak aja, diproses hukum\’. Masa minyak BBM solar subsidi ditampung, kemudian dijual lagi dengan harga industri, itu kan subsidinya kan ditanggung oleh negara, itu kira-kira, tuturnya.
Ketika ditanya kemungkinan pelanggaran serupa pada antrean BBM di Bali, Bahlil enggan terlalu cepat berasumsi. Oh saya tidak mau mendahului, itu nanti detailnya nanti aparat penegak hukum, ucapnya.
/2019/08/05/1615535358.jpg)
/2026/06/04/605781479.jpg)
/2025/03/02/139327218.jpg)
/2026/05/21/1815365879.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4887268/original/085059700_1720524102-Screenshot_2024-07-09_181904.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371919/original/008702900_1791854435-000_D2Z484J.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371761/original/067679800_1791804950-AP26285357585394.jpg)




:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9375286/original/049769500_1792137815-WhatsApp_Image_2026-10-16_at_14.37.56.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9375288/original/014736400_1792137857-WhatsApp_Image_2026-10-16_at_14.37.29.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9375273/original/094643000_1792137403-email-attachment_2026_10_16_immanuel-christian_pemerintah-sebut-msci-tidak-selalu-benar-investor-diminta-hitung-risiko-sendiri_IMG_7918.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9375274/original/063521000_1792137427-email-attachment_2026_10_16_immanuel-christian_pemerintah-sebut-msci-tidak-selalu-benar-investor-diminta-hitung-risiko-sendiri_IMG_7915.jpeg)