Aturan Penarikan SAL Diperketat: Menkeu Harus Izin DPR

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu terlebih dahulu meminta izin dari DPR sebelum melakukan penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Selain itu, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) akan terus dijalankan demi menjaga stabilitas ekonomi ke depan.

Kewajiban mengantongi izin DPR untuk penarikan dana SAL tersebut disepakati dalam Rapat Kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR. Dengan demikian, setiap rencana penarikan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan parlemen.

BACA JUGA:Gubernur BI Jamin Koordinasi Bersama Purbaya Soal Likuditas Bank

BACA JUGA:Purbaya: Jakarta Tak Perlu Keluarkan Bond, Uang Kebanyakan

SAL itu tidak dipakai sebelum mendapat persetujuan DPR. Sebagian ditaruh di BI dan sebagian ditaruh di sistem perbankan sesuai dengan kebutuhan management cash flow kita, kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Ia menambahkan, stabilitas likuiditas perbankan menjadi perhatian utama. Ketika ada rencana penggunaan dana SAL, Purbaya memastikan akan berkoordinasi dengan BI guna menekan risiko guncangan likuiditas (liquidity shock).

Langkah ini dilakukan untuk menjaga uang primer (base money atau M0) tetap dalam kondisi mencukupi. Kalau memang mau dipakai, nanti kita koordinasi dengan Bank Sentral sehingga base money tidak terganggu, jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan poin kesepakatan tersebut saat membacakan kesimpulan rapat kerja.

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih yang kita kenal dengan SAL pada tahun anggaran berjalan harus mendapatkan persetujuan DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ucap Misbakhun.