Aturan Baru PMK 28/2026, Pengembalian Lebih Bayar Pajak Dipercepat

Jakarta – Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan perpajakan guna meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum. Salah satu langkah terbaru adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 atau PMK 28/2026. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2026 dan mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.

Kebijakan ini diterbitkan untuk menjawab kebutuhan sistem perpajakan yang lebih akurat, adaptif, dan transparan. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan hak dan kewajiban perpajakan berjalan lebih seimbang.

BACA JUGA:Keringanan PBB-P2 DKI Jakarta 2026 Berlaku Bertahap, Simak Jadwal dan Besarannya

BACA JUGA:Ada Diskon PBB Perdesaan dan Perkotaan 2026, Cek Syaratnya

BACA JUGA:DJP Perketat Aturan Restitusi, Kriteria Wajib Pajak Jadi Sorotan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti, menyebut aturan ini sebagai langkah strategis.

“Penyempurnaan kebijakan ini bertujuan agar fasilitas pengembalian pendahuluan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Melalui PMK 28/2026, pemerintah memperkuat basis data perpajakan serta memperjelas kriteria wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas restitusi.