Satgas PHK Harus Jadi Problem Solver di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi langkah pemerintah memperkuat perlindungan buruh lewat Satgas PHK. Namun, kebijakan ini diminta tidak menambah beban baru bagi dunia usaha.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, menilai kebijakan pemerintah yang diumumkan dalam momentum May Day menunjukkan langkah positif dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

BACA JUGA:Ekonom: Satgas PHK dan Perlindungan Ojol Bisa Perkuat Ekonomi, Asal Tak Bebani Bisnis

BACA JUGA:Serikat Buruh Tunggu Kerja Nyata Satgas PHK Bentukan Prabowo

BACA JUGA:7 Contoh Khutbah Jumat Menyentuh tentang Sabar saat Di-PHK, Relevan Kondisi Sekarang

Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja sekaligus upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Salah satu langkah yang disoroti adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), yang dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengantisipasi potensi gelombang PHK yang lebih besar.

“Secara prinsip, kami melihat langkah pemerintah ini positif dari sisi keberpihakan sosial, terutama dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tekanan ekonomi global. Pembentukan Satgas PHK misalnya, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja yang lebih besar,” ujar Anggawira kepada Minggu (3/5/2026).