Ekonom: Satgas PHK dan Perlindungan Ojol Bisa Perkuat Ekonomi, Asal Tak Bebani Bisnis

Jakarta – Langkah strategis pemerintah dalam memitigasi dampak ketenagakerjaan melalui pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan penguatan perlindungan bagi pekerja sektor informal menuai respons positif. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai inisiatif tersebut berpotensi memperkokoh ketahanan ekonomi nasional, dengan catatan implementasinya harus dilakukan secara terukur dan tetap mengedepankan prinsip bisnis yang sehat agar tidak menjadi bumerang bagi ekosistem industri digital.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai berbagai inisiatif pemerintah di sektor ketenagakerjaan dan ekonomi digital memiliki potensi memperkuat perekonomian nasional, selama diimplementasikan secara tepat dan terukur.

BACA JUGA:Satgas PHK Harus Jadi Problem Solver di Tengah Tekanan Ekonomi Global

BACA JUGA:Serikat Buruh Tunggu Kerja Nyata Satgas PHK Bentukan Prabowo

Ia menyebut pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah strategis untuk merespons tantangan ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan ini dapat berjalan efektif jika mengedepankan prinsip bisnis yang sehat serta melibatkan dunia usaha dalam pelaksanaannya.

“Pembentukan Satgas PHK merupakan ide bagus, asal langkah-langkah yang dijalankan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan dikoordinasikan dengan pihak swasta,” ujar Wijayanto kepada Minggu (3/5/2026).