Alasan Bali Menutup 18 Bidang Usaha bagi Penanaman Modal Asing

Jakarta – Akses sistem perizinan terintegrasi (OSS) pada 18 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bagi penanaman modal asing ditutup oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Hal ini setelah tim evaluasi perizinan Pemprov Bali berusaha menemukan ada indikasi penyalahgunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko oleh penanam modal.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dikutip dari Antara, Kamis (23/7/2026).

“Tim evaluasi perizinan Pemprov Bali berusaha menemukan adanya indikasi penyalahgunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko oleh penanam modal untuk memasuki sektor usaha yang berkaitan erat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” ujar Wayan Koster.

Sejumlah investor asing memanfaatkan KBLI kategori risiko rendah yang hanya mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai celah menjalankan kegiatan usaha tanpa kewajiban investasi modal yang signifikan.

KBLI kategori risiko rendah dan menengah rendah dimanfaatkan melalui celah regulasi dalam sistem OSS, karena proses pendaftaran pada kategori tersebut dapat diterbitkan secara otomatis dan tidak membutuhkan sertifikat standar maupun izin.

Akhirnya sejumlah PMA masuk mendirikan usaha yang mengancam UMKM, termasuk dengan menggunakan kantor virtual.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan memberikan tekanan signifikan terhadap keberlangsungan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, pada sektor-sektor yang semestinya mendorong kemitraan dengan koperasi dan UMKM,” kata Gubernur Koster.

Setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemprov Bali langsung melakukan penutupan akses sistem OSS terhadap sejumlah bidang usaha kategori risiko rendah dan menengah rendah.