4 Fakta PFII, Ubah Bali Jadi Pusat Keuangan Dunia

Jakarta – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) pada tingkat I. Pembentukan kawasan ini diproyeksikan menjadi langkah strategis nasional untuk memperdalam pasar keuangan, memfasilitasi pembiayaan sektor riil, serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekosistem keuangan global.

RUU PFII sendiri ditargetkan rampung dan disahkan pada akhir Juli 2026. Regulasi ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

BACA JUGA:Indonesia Berguru ke Dubai dan Abu Dhabi Saat Rancang Pusat Finansial Internasional

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: UU PFII Jadi Arsitektur Baru Keuangan Indonesia

BACA JUGA:Atur Pajak 0% di PFII, Purbaya Patok Standar Singapura dan Dubai

BACA JUGA:Purbaya: Transaksi di PFII Wajib Pakai Valas dan Bahasa Inggris

BACA JUGA:Investor Asing di PFII Tetap Bayar Pajak meski Dapat Insentif PPh 0%

Apa Itu PFII?

Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) adalah sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru bertaraf internasional yang dirancang sebagai pusat aktivitas dan pengembangan industri jasa keuangan komprehensif. PFII akan mengakomodasi berbagai jenis layanan keuangan, mulai dari investment bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga pengelolaan kekayaan skala besar (family office).

Berikut fakta harus diketahui soal PFII dirangkum www.wmhg.org di Jakarta, Senin (21/7/2026).