Transaksi Kejahatan Kripto Naik 145% Sepanjang 2025

Jakarta – Transaksi kripto yang terkait  aktivitas kriminal mencapai rekor USD 158 miliar atau Rp 2.643 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.730). Hal ini membalikkan penurunan selama beberapa tahun dan menandai level tertinggi dalam lima tahun, demikian menurut laporan kejahatan kripto 2026 dari perusahaan intelijen blockchain TRM Labs.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Kamis (29/1/2026), lonjakan ini mewakili peningkatan sekitar 145% dari 2024 dan menekankan bagaimana aktor terkait dengan negara dan jaringan keuangan yang profesional membentuk kembali kejahatan on-chain.

BACA JUGA:Ikuti Perusahaan Kripto, Anak Usaha Lembaga Keuangan Jepang Ini Ajukan Izin Bank di AS

BACA JUGA:RUU Kripto AS Masuk Tahap Penting, Senator Ajukan Sejumlah Amandemen

TRM Labs mencatat struktur yang terhubung dengan Rusia adalah pendorong utama lonjakan itu karena sistem yang semakin canggih muncul untuk membantu entitas yang dikenai sanksi dan mitra mereka memindahkan nilai di luar sistem perbankan tradisional.

Pada saat yang sama, aktivitas ilegal dalam total volume kripto sedikit menurun menjadi sekitar 1,2% dari 1,3% mencerminkan pertumbuhan yang lebih cepat dalam penggunaan yang sah.

Rusia Mendominasi Pertumbuhan Penghindaran Sanksi

Aktivitas penghindaran sanksi yang fokus pada Rusia meningkat lebih dari 400% secara year-over-year, didukung oleh apa yang digambarkan TRM sebagai ekosistem yang terkoordinasi secara terpusat yang dibangun di sekitar klister dompet A7 dan stablecoin A7A5 yang terkait dengan rubel.

Menurut perusahaan itu, A7A5 memproses lebih dari USD 72 miliar pada 2025. Sementara itu, dompet A7 menangani USD 38 miliar, mendukung transaksi untuk platform termasuk bursa yang dikenai sanksi, Garantex dan tempat-tempat terkait seperti Grinex.

“Sebagian besar volume yang terkait dengan sanksi terhubung dengan entitas yang terkait dengan Rusia, termasuk Garantex, Grinex, dan A7,” demikian pernyataan dari laporan itu.

Laporan tersebut menyoroti bagaimana aktor geopolitik sekarang mendominasi segmen kejahatan kripto ini. Pada akhir 2025, pemerintah Rusia juga mulai membuka pembelian dan penjualan kripto kepada masyarakat umum, seiring meningkatnya sanksi Uni Eropa.