Inggris Larang Partai Menerima Donasi Kripto

Jakarta – Donasi kripto kepada partai-partai politik Inggris akan dilarang. Hal ini sebagai respons terhadap tinjauan mengenai campur tangan keuangan asing.

Hal itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dikutip dari BBC, Kamis (26/3/2026),

BACA JUGA:Cardano Gandeng Monument Bank Bikin Tokenisasi Deposito, Apa Dampaknya?

BACA JUGA:Bank Sentral Korea Selatan Mulai Rekrut Ahli Kripto Berpengalaman

BACA JUGA:Tambang Kripto Ilegal Bikin Rugi Rusia Rp 3,79 Miliar

Selain itu, donasi warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri hingga 100.000 poundsterling atau Rp 2,25 miliar (asumsi kurs poundsterling terhadap rupiah di kisaran 22.570) per tahun, salah satu dari 17 rekomendasi yang dibuat oleh mantan pejabat tinggi pemerintah Philip Rycroft.

Pemerintah Inggris masih mempertimbangkan tanggapannya terhadap proposal Rycroft lainnya yang mencakup larangan iklan politik daring yang didanai asing.

Tinjauan Rycroft ditugaskan tahun lalu sebagai tanggapan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh negara-negara asing yang mencoba mencampuri demokrasi Inggris.

Tinjauan ini diluncurkan setelah serangkaian kasus campur tangan asing yang menonjol dalam politik Inggris, termasuk hukuman terhadap mantan anggota parlemen Reform UK, Nathan Gill, karena menerima suap untuk mempromosikan narasi pro-Rusia.

Rekomendasi kripto sangat relevan bagi Reform UK, yang saat ini merupakan satu-satunya partai di Westminster yang diketahui telah menerima donasi dalam mata uang digital itu.

Pada Mei, pemimpin Reform UK, Nigel Farage mengumumkan partainya akan menerima donasi dalam bitcoin.Pada Oktober tahun lalu, Farage mengatakan, partainya telah menerima beberapa” donasi kripto.

Situs web Reform UK mengatakan pihaknya tidak menerima donasi anonym dan setiap donasi di atas 500 poundsterling akan diperiksa.

Di Inggris, partai-partai harus memeriksa apakah donasi di atas 500 poundsterling berasal dari sumber yang diizinkan, termasuk orang-orang yang terdaftar dalam daftar pemilih Inggris.

Seorang juru bicara Komisi Pemilihan Umum menuturkan, hingga saat ini, tidak ada partai yang melaporkan donasi kripto kepada komisi.

Di sebuah artikel Observer, seorang juru bicara Reform UK menuturkan, donasi kripto diubah menjadi uang tunai oleh pihak ketiga yang teregulasi yang melakukan untuk Reform UK.

Reform sendiri tidak memiliki dompet,” ujar juru bicara itu.

Partai tersebut memenuhi semua tanggung jawabnya,”