Ikuti Inggris, Kanada Melarang Donasi Kripto untuk Kampanye Politik

Jakarta – Mengikuti Inggris, pemerintah federal Kanada mengambil langkah melarang donasi kripto untuk kampanye politik. Selain itu, menutup saluran penggalangan dana dalam kripto di pemilihan umum (pemilu).

Mengutip Coindesk ditulis Senin, (30/3/2026), Rancangan Undang-Undang (RUU) C-25, Undang-Undang Pemilu yang kuat dan bebas yang diperkenalkan pada 26 Maret akan melarang kontribusi politik yang dilakukan dalam bitcoin (BTC) dan kripto lainnya serta dalam wesel dan produk pembayaran prabayar, mengelompokkannya sebagai bentuk pendanaan yang sulit dilacak.

BACA JUGA:Miliarder Kanada Kritik Prediksi Kripto Tom Lee: Terlalu Optimistis

BACA JUGA:Sambut Piala Dunia 2026, BMO Field Stadium Tambah Kapasitas Kursi Penonton

BACA JUGA:Miliarder Kanada Stephen Smith Beli 26,9% Saham Majalah The Economist

Larangan ini berlaku secara luas di seluruh sistem politik, mencakup partai terdaftar, asosiasi daerah pemilihan, kandidat, kontestan kepemimpinan dan nominasi, dan pihak ketiga yang terlibat dalam iklan pemilihan.

Langkah ini dilakukan setelah pemerintah Inggris juga baru-baru ini mengumumkan moratorium langsung terhadap donasi mata uang kripto ke partai politik. Hal ini dengan alasan kekhawatiran aset digital dapat digunakan untuk menyembunyikan asal-usul uang asing dalam politik Inggris.

Upaya Kedua

RUU C-25 Kanada membahas kerentanan teoretis daripada masalah yang terdokumentasi.

Kanada telah mengizinkan donasi kripto sejak 2019 di bawah kerangka kerja administratif yang mengklasifikasikannya sebagai kontribusi non-moneter, mirip dengan properti. Namun, tidak ada partai federal besar yang secara terbuka menerima kripto, dan tidak ada kontribusi yang diungkapkan dalam pemilihan umum 2021 atau 2025.

Di bawah kerangka kerja 2019, kontribusi tidak memenuhi syarat untuk penerimaan pajak, sebuah disinsentif yang signifikan dalam sistem di mana para donor secara rutin mengklaim kredit pajak.

Para penyumbang lebih dari USD 200 atau Rp 3,39 juta harus diidentifikasi secara publik berdasarkan nama dan alamat. Hanya mata uang kripto dengan blockchain publik yang dapat diverifikasi yang memenuhi syarat, koin privasi seperti Monero atau ZCash dikecualikan. Kandidat harus melikuidasi kepemilikan menjadi mata uang fiat sebelum membelanjakannya.