PMI Manufaktur Kembali Kontraksi, Industri Dibayangi Tekanan Global

wmhg.org – JAKARTA. Kinerja industri manufaktur nasional kembali tertekan pada April 2026. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 49,1 dari 50,1 pada Maret 2026 dan kembali masuk ke fase kontraksi.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, pelemahan PMI manufaktur dipengaruhi dinamika geopolitik global yang memicu gangguan rantai pasok serta kenaikan harga komoditas dan biaya logistik.

“Pelemahan angka PMI tersebut merupakan dampak dari dinamika global, khususnya konflik geopolitik yang memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga komoditas serta biaya logistik. Hal ini tentu berdampak langsung pada aktivitas produksi industri nasional,” ujar Febri dikutip Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan industri nasional.

Salah satunya dengan mempertemukan ekosistem rantai pasok industri terdampak, seperti industri plastik, guna menjaga pasokan bahan baku.

Selain itu, Kemenperin juga mendorong pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing dan meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar.

Kemenperin turut mempercepat penyusunan kebijakan strategis, seperti penguatan substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor.

Di sisi lain, pemerintah memberikan pendampingan kepada pelaku industri melalui peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) serta percepatan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri nasional.

“Semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan dan kemandirian industri nasional serta mempertahankan utilisasi produksi, sehingga bisa mencapai tujuan utama pemerintah yaitu melindungi pekerja industri dari pengurangan tenaga kerja atau PHK,” jelasnya.

Febri menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan usulan insentif baru dan kebijakan perlindungan industri dalam negeri untuk menghadapi dampak gejolak geopolitik global.

Berdasarkan data S&P Global, tekanan terhadap sektor manufaktur juga dialami sejumlah negara Asia Tenggara. Vietnam masih mencatatkan PMI di level 50,5 dan Malaysia sebesar 51,6, sementara Filipina mengalami kontraksi lebih dalam di level 48,3.

Dengan capaian PMI sebesar 49,1, Indonesia dinilai masih berada dalam kategori kontraksi moderat dan relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara di kawasan karena ditopang permintaan domestik.

“Posisi Indonesia yang berada pada kontraksi moderat menunjukkan bahwa sektor manufaktur nasional relatif resilien di tengah tekanan global. Namun, ini juga menjadi sinyal penting untuk memperkuat struktur industri dalam negeri agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal,” ungkap Febri.

Sementara itu, survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan pelaku industri masih optimistis terhadap prospek produksi enam bulan mendatang. Tingkat optimisme tercatat sebesar 70,1%, meski turun tipis 1,7% dibanding bulan sebelumnya.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menilai, kontraksi PMI menjadi sinyal peringatan bagi industri nasional untuk segera memperkuat daya saing.

Menurut dia, tekanan global dan persoalan efisiensi domestik masih menjadi tantangan utama sektor manufaktur.

Dari sisi industri mebel dan kerajinan, dampaknya terlihat dari buyer yang lebih hati-hati melakukan pembelian, lead time pengiriman yang lebih panjang, hingga kenaikan biaya freight dan energi.

“Cashflow industri manufaktur juga menjadi lebih ketat, khususnya bagi industri padat karya,” ujar Sobur kepada Kontan, Minggu (10/5/2026).

Meski begitu, HIMKI menilai kondisi saat ini belum masuk kategori krisis struktural. Namun, ketahanan manufaktur nasional dinilai perlu segera diperkuat secara serius dan konsisten.

Sobur menyoroti masih tingginya biaya logistik, bunga pembiayaan, kepastian regulasi, produktivitas tenaga kerja, hingga lambatnya pengambilan kebijakan industri.

Karena itu, HIMKI mendorong pemerintah menjaga pasar ekspor dengan membangun distribution hub di pasar utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Jepang agar produk nasional lebih dekat dengan pasar global.

Selain itu, HIMKI meminta deregulasi industri dan percepatan perizinan guna menciptakan iklim usaha yang lebih efisien. Industri padat karya berorientasi ekspor juga dinilai perlu memperoleh dukungan pembiayaan kompetitif, insentif investasi mesin, serta kemudahan bahan baku dan logistik.

“Substitusi impor juga harus dibangun melalui ekosistem supply chain domestik yang efisien dan mampu bersaing dari sisi kualitas maupun harga,” katanya.