Pemadaman Listrik Berulang, IESR Desak Pemerintah Investigasi Menyeluruh

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

wmhg.org – JAKARTA. Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan terkait gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa beberapa waktu belakangan ini.

Gangguan pada satu elemen jaringan dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) dinilai tidak seharusnya berkembang menjadi pemadaman luas.

Hal ini mengingat adanya ketentuan reserve margin mencapai 30% yang seharusnya memberikan jaminan keamanan pasokan pembangkit bagi PLN. 

IESR menilai Kementerian ESDM selaku regulator perlu melakukan investigasi menyeluruh untuk memahami penyebab, faktor pemicu, serta kelemahan sistem yang ada.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menduga bahwa pemadaman bergilir yang terjadi belakangan ini dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU. Kondisi tersebut membuat Hari Operasi Pembangkit (HOP) berada di bawah batas aman akibat adanya keterlambatan pengiriman pasokan batubara.

Keterlambatan pengiriman batubara ke PLTU yang membuat HOP kritis salah satunya disebabkan oleh tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Menteri ESDM, ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (11/6/2026). 

Hal ini menurut Fabby, menjadi indikator ketidakmampuan regulator dalam memastikan kehandalan sistem operasional listrik nasional.

Ia menekankan, pemadaman listrik selama tiga hari terakhir telah merugikan konsumen secara finansial, di mana nilai ganti rugi seringkali tidak sebanding dengan biaya kerugian. 

Dia bilang, masyarakat memerlukan penjelasan yang transparan terkait kondisi kehandalan pasokan listrik oleh kementerian dan juga operator.

“Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemicu dan penyebab utama pemadaman. Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab pemadaman listrik, antara lain minimnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi, jelasnya.

Lebih lanjut, Fabby melihat kejadian ini sebagai momentum untuk mengevaluasi ketahanan sistem kelistrikan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dari pertumbuhan industri dan pusat data. Ketergantungan pada sistem yang didominasi batubara dan bersifat terpusat dinilai merupakan ancaman serius bagi keamanan pasokan energi.

“Terlambatnya pembangunan pembangkit energi terbarukan di RUPTL, pembatasan PLTS Atap sejak 2021 lalu berkontribusi pada meningkatnya risiko ini,” imbuhnya. 

Ia menilai sistem kelistrikan Indonesia akan terus mengalami kerentanan apabila tetap didominasi oleh bahan bakar fosil dan tersentralisasi. Sebagai solusi jangka pendek, Ia mendorong pemanfaatan PLTS Atap yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi (BESS) untuk meningkatkan ketahanan pasokan listrik di tingkat pelanggan. 

Selain itu, Kementerian ESDM pun diminta segera memperbarui ketentuan Permen ESDM No. 2/2024 tentang PLTS Atap demi mempermudah konsumen.

Langkah relaksasi pada sektor PLTS Atap dan BESS dipercaya dapat mempercepat penambahan daya listrik serta mengurangi beban listrik yang selama ini harus dipasok oleh pihak PLN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News