Kementerian ESDM Bakal Panggil Bos SPBU Swasta Pekan Depan, Bahas Apa?

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengumpulkan para pemilik SPBU swasta pekan depan untuk membahas sinkronisasi impor BBM dengan PT Pertamina (Persero).

Pertemuan ini digelar menyusul adanya laporan stok kosong di beberapa SPBU swasta, sekaligus merespons meningkatnya konsumsi BBM nonsubsidi di masyarakat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan, arahan untuk menggelar rapat koordinasi sudah disampaikan langsung oleh Menteri ESDM.

“Tadi selesai rapat, mungkin awal minggu depan kita panggil [untuk membahas teknis sinkronisasi dengan Pertamina],” kata Laode saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Laode menjelaskan, badan usaha swasta sebenarnya telah diberikan tambahan alokasi impor sebesar 10% dari kuota tahun lalu. Dengan begitu, total kuota tahun ini mencapai 110% dari realisasi impor 2024. Namun, permintaan yang lebih tinggi dari proyeksi membuat pasokan di SPBU swasta tetap terbatas.

“Sinkronisasi itu adalah mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki di dalam negeri yaitu hasil dari BUMN yaitu dari Pertamina. Itu sinkronisasi,” ujar Laode.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan, shifting konsumsi masyarakat dari BBM bersubsidi ke nonsubsidi menjadi faktor utama peningkatan permintaan di SPBU swasta. Perubahan pola konsumsi ini terjadi setelah Pertamina menerapkan kewajiban pendaftaran melalui QR Code bagi pembelian Pertalite.

“Terjadi shifting yang tadinya dari subsidi pertalite itu menjadi non-subsidi. Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter,” kata Yuliot.

Menurut Yuliot, pemerintah ingin memastikan bahwa impor BBM, baik oleh Pertamina maupun badan usaha swasta, berjalan seimbang dengan kebutuhan nasional.

“Jadi kita sudah mendapatkan, masukkan data, berapa impor dari Pertamina, berapa impor dari badan usaha,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yuliot menuturkan bahwa ketahanan stok BBM nasional saat ini masih sekitar 26 hari. Kondisi ini dinilai cukup aman, tetapi koordinasi lebih lanjut tetap diperlukan agar pasokan berjalan lancar hingga akhir tahun.

Laode menambahkan, sinkronisasi juga mencakup aspek teknis, termasuk standar spesifikasi produk. Spek sudah diatur, yaitu RON 92, 95, 98. Kalau badan usaha ingin menambahkan aditif tertentu, itu diperbolehkan. Prinsipnya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan Dirjen Migas.

Selanjutnya: Desakan Pajak Kekayaan Menguat, Diyakini Bisa Memperkecil Ketimpangan

Menarik Dibaca: Total 64 Masinis KAI Kendalikan Seluruh Perjalanan Kereta Cepat Whoosh

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News