HKI Ungkap Capaian dan Tantangan Kawasan Industri 2025 serta Peluang pada 2026

wmhg.org – JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) memandang perjalanan kawasan industri pada tahun 2025 mencerminkan dinamika ekonomi nasional yang beradaptasi, menguji ketahanan, serta momentum penataan ulang strategi untuk menghadapi 2026 yang semakin kompetitif.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menggambarkan 2025 sebagai tahun konsolidasi besar ekosistem kawasan industri Indonesia.

“Menunjukkan bahwa kawasan industri bukan lagi sekadar lokasi pabrik. Ia adalah ekosistem tempat teknologi, logistik, energi, dan talenta bertemu. 2025 adalah tahun fondasi untuk melangkah lebih cepat di 2026,” kata Ma'ruf melalui keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id pada Kamis (1/1/2026).

Ma'ruf menyoroti selama tahun 2025, investor dari Jepang, Singapura, Tiongkok, Korea, hingga Rusia dan Eropa Timur datang melirik kawasan industri di Indonesia.

Para investor membawa minat baru pada sektor baterai & Electric Vehicle (EV), logistik modern, energi terbarukan, pusat data, serta manufaktur berteknologi tinggi. 

Beberapa koridor industri seperti Kepri (Batam–Bintan-Karimun), Jawa Barat (Bekasi–Karawang-Purwakarta-Subang), Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi magnet utama kunjungan. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya kesiapan infrastruktur dan dukungan pemerintah.

Pada tahun lalu, imbuh Ma'ruf, HKI melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah Kementerian/Lembaga.

Langkah ini menjadi titik balik bagi harmonisasi perencanaan kawasan industri, penyelesaian kendala tata ruang, dan percepatan legalitas kawasan yang selama ini menjadi persoalan mendasar.

Ma'ruf pun menyoroti sederet tantangan yang masih membayangi kawasan industri. Masalah tata ruang menjadi salah satu yang paling dominan.

Banyak kawasan industri, termasuk yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), masih terhambat pada penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), meski regulasi sebenarnya memandatkan percepatan.

Tantangan lainnya adalah ketidaksinkronan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan kebijakan sektoral yang kerap membuat investor harus menunggu lebih lama dari seharusnya.

“Tata ruang adalah urat nadi kawasan industri. Selama perizinan dasar belum sinkron, percepatan investasi akan selalu tertahan. Ini harus menjadi fokus penyelesaian lintas kementerian di 2026,” tegas Ma'ruf.

Kendala lain datang dari utilitas dan infrastruktur dasar. Ma'ruf menyoroti ketersediaan listrik dan pasokan gas atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan industri yang berkembang.

Beberapa kawasan juga masih menghadapi hambatan akses logistik yang mempengaruhi biaya produksi dan efisiensi distribusi. 

Di sisi yang lain, Ma'ruf menyampaikan bahwa tahun 2025 menandai fase penting transformasi kawasan industri menuju digital dan hijau. Penerapan digital estate, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk monitoring kawasan, hingga integrasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), yang menunjukkan langkah maju dalam modernisasi tata kelola kawasan.

Pada tahun lalu, HKI juga aktif mengusulkan pembentukan Satgas Percepatan PSN dan Kawasan Industri Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), mendorong perluasan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), serta mengawal berbagai inisiatif lintas kementerian untuk mempercepat penyelesaian hambatan di lapangan. 

Di level global, HKI terus membuka jalur kerja sama baru mulai dari Jepang, Rusia, Tiongkok hingga Singapura untuk memastikan kawasan industri Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok internasional yang berkembang cepat, tambah Ma'ruf.

Memasuki tahun 2026, HKI memandang prospek kawasan industri dengan optimisme yang terukur. Pergeseran rantai pasok global, relokasi industri dari Asia Timur, serta permintaan meningkat di sektor manufaktur berteknologi tinggi membuka peluang besar bagi Indonesia.

Jika hambatan tata ruang dan utilitas bisa dituntaskan, 2026 dapat menjadi tahun percepatan investasi. Kawasan industri berpotensi menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi menuju target 8%,” ungkap Ma'ruf.

Ma'ruf bilang, perjalanan industri Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan keselarasan kebijakan, ketegasan implementasi, dan kolaborasi yang nyata antara pemerintah, pengembang kawasan, dan investor internasional. 

HKI menyambut tahun 2026 dengan komitmen kuat untuk terus menjadi jembatan, penyelaras, dan penggerak ekosistem mewujudkan kawasan industri yang terintegrasi, modern, berkelanjutan, dan siap menghadapi masa depan ekonomi Indonesia, tandas Ma'ruf.

Selanjutnya: Liga Inggris 2026: Paceklik Gol Awali Tahun Baru, City Tertahan

Menarik Dibaca: IHSG Diproyeksi Menguat, Cek Rekomendasi Saham BRI Danareksa Sekuritas Jumat (2/1)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News