Harga Beras Premium Masih di Atas HET, Perpadi Minta Bulog Buka Jalur Komersial

wmhg.org – JAKARTA. Harga beras medium di tingkat nasional mulai menunjukkan stabilitas, sementara harga beras premium masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (4/9/2025) pukul 17.55 WIB, harga beras medium tercatat Rp 14.085 per kilogram, relatif sesuai dengan HET baru Rp 13.500 per kilogram.

Namun, harga beras premium masih berada di Rp 16.176 per kilogram atau 8,56% lebih tinggi dibandingkan HET Rp 14.900 per kilogram.

Baca Juga: Harga Beras Masih Tinggi, Mentan Amran Bilang Begini

Ketua DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Jawa Tengah, Riyanto Joko Nugroho, menjelaskan bahwa penyebab masih tingginya harga beras premium tidak lepas dari kondisi produksi di musim tanam kedua (MT2) yang menurun.

“Produksi MT2 hanya sekitar separuh dari produksi nasional. Permintaan tetap tinggi, sedangkan panenan sudah berkurang, akhirnya harga gabah ikut terkerek,” jelasnya kepada Kontan, Kamis (4/9/2025).

Riyanto menyebut, harga gabah kering panen (GKP) di Jawa Tengah kini sudah menyentuh kisaran Rp 7.500 per kilogram. Padahal, dengan rasio rendemen minimal 50%, harga beras di pasaran bisa mencapai Rp 15.000 per kilogram.

“Kalau harga gabah sudah Rp 7.500, di kemudian hari pasti bergejolak lagi,” tambahnya.

Menurutnya, penyesuaian HET beras medium menjadi Rp 13.500 sudah tepat, karena sejalan dengan harga gabah yang kini berada di kisaran Rp 6.500 per kilogram.

“Dengan biaya penggilingan dan distribusi, di angka Rp 13.500 itu sudah pas,” kata Riyanto.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada beras premium. Riyanto menilai harga jual wajar di pasar modern maupun produksi penggilingan sulit dipertahankan di level HET lama.

“Di beberapa daerah seperti Pantura Timur, harga gabah sudah mendekati Rp 8.000. Kalau dikalikan rendemen, harga beras bisa tembus Rp 16.000. Jadi harga premium memang sulit ditekan,” paparnya.

Ia menambahkan, banyak penggilingan kecil dan menengah di Jawa Tengah saat ini tidak beroperasi karena tidak kuat bersaing mendapatkan gabah.

“Yang bisa jalan hanya penggilingan besar yang punya pasar kuat dan berani membeli dengan harga tinggi. Akhirnya pabrik besar yang menang,” ungkap Riyanto.

Untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga, Perpadi Jateng meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan pangan atau program stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP), melainkan juga membuka opsi jalur komersial.

“Kalau stok Bulog besar, keluarkan saja untuk jalur komersial. Biarkan penggilingan besar maupun kecil bisa membeli dan mengolah kembali. Dengan begitu harga lebih cepat mereda,” ujarnya.

Riyanto mengingatkan bahwa menahan stok terlalu lama juga berisiko menurunkan kualitas beras, mengingat daya tahan simpan hanya sekitar tiga bulan.

“Kalau kualitas turun, yang rugi bukan hanya Bulog, tapi juga konsumen,” tegasnya.

Ia menekankan, langkah paling realistis bagi pemerintah saat ini adalah mempercepat penyaluran beras Bulog, baik untuk program bantuan maupun jalur komersial.

“Kalau pasokan di pasar lancar, harga gabah akan turun, penggilingan bisa beroperasi normal, dan kondisi perberasan lebih adem,” tutup Riyanto.