BP3R Siap Dibentuk Sebelum Lebaran 2026: Percepatan Properti Dimulai

wmhg.org – JAKARTA. Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengatakan bahwa Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) akan dibentuk sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Lembaga tersebut akan menjadi eksekutor dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Anggota Satgas Perumahan, Panangian Simanungkalit mengatakan, ia menaruh harapan pada lembaga khusus yang akan dibentuk pemerintah untuk menangani seluruh urusan pembangunan perumahan tersebut yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian dan institusi.

“BP3R ini akan menjadi eksekutor kebijakan perumahan. Saya berharap sebelum Lebaran lembaga ini sudah bisa diluncurkan,” kata Panangian dalam pertemuannya dengan media, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (13/1/2026).

Lebih lanjut dia mengungkapkan optimismenya bahwa tahun 2026 akan menjadi awal kebangkitan bagi industri properti nasional karena tanda-tanda pemulihan ekonomi yang sudah terlihat bahkan sejak kuartal IV-2025.

Dia mengatakan, pemulihan yang terjadi di perekonomian dapat menjadi momentum yang baik dalam mendorong program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Pertumbuhan properti selalu mengikuti pertumbuhan ekonomi. Walaupun saat ini daya beli masyarakat mungkin masih berat, saya yakin ekonomi akan pulih pada tahun ini,” ujar Panangian.

Panangian menjelaskan, pertumbuhan properti memang sudah melemah sejak beberapa tahun lalu karena rata-rata pertumbuhan ekonomi antara tahun 2014 dan 2024 hanya berada di kisaran 4% akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sudah menunjukkan perbaikan pada kuartal IV-2025, yaitu 5,45%, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal III-2025 yakni 5,04%.

Pada tahun 2026, Panangian mengatakan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan lebih tinggi oleh pemerintah yaitu 5,4% dan Bank Indonesia di kisaran 5,1% hingga 5,6%. Menurutnya, inti dari proyeksi yang lebih optimistis tersebut menunjukkan bahwa titik rendah pertumbuhan telah dilalui.

“Kalau titik rendahnya sudah dilalui, pemerintah tinggal memelihara ekonomi agar terus naik, itu tergantung dari suasana yang diciptakan pemerintah. Tahun ini, saya melihat pertumbuhan ekonomi setidaknya bisa mencapai 5,5%. Kalau tahun lalu saja rata-rata 5% dan tahun ini 5,5%, berarti tahun ini industri properti sudah akan naik,” tuturnya.

Berdasarkan konsep growth elasticity, Panangian menjelaskan, pertumbuhan properti umumnya sekitar 1,5–1,7 kali pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2% saja, ujarnya, pertumbuhan properti sudah mencapai 8% atau mendekati 10%.

“Biasanya kalau properti sudah bangkit, akan menuju booming. Seperti di jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, properti bangkit pada tahun 2009, tapi mulai booming pada 2010 hingga 2012 karena properti umumnya menjadi tempat untuk orang menempatkan uangnya atau berinvestasi, apalagi ketika harga komoditas naik. Jadi, apakah situasinya bisa seperti itu lagi, tergantung pada pertumbuhan ekonomi,” kata Panangian.

Selain faktor makroekonomi, Panangian menaruh harapan besar pada pembentukan lembaga khusus yang akan menangani urusan pembangunan perumahan secara terintegrasi. Lembaga tersebut rencananya bernama Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) dan akan berperan sebagai eksekutor kebijakan perumahan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Lembaga ini akan berperan penting dalam mendukung program pemerintah. Saya berharap sebelum Lebaran (Idul Fitri) lembaga ini sudah bisa diluncurkan,” ungkapnya.

Panangian optimistis lembaga baru tersebut akan mampu mengeksekusi kebijakan secara lebih efektif karena berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri. Melalui BP3R, pemerintah juga diharapkan dapat melakukan berbagai terobosan agar pembangunan perumahan berjalan lebih optimal.

“Dengan kata lain, kondisi yang sulit itu sudah dilalui. Nah, pemerintah memelihara momentum ini dengan, contohnya, memperpanjang PPN DTP dan mungkin pemerintah akan mengeluarkan macam-macam kebijakan untuk menjaga ini. Di situlah industri dalam hal ini para pengembang properti berdiskusi dengan pemerintah, apa yang diharapkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar terdapat mekanisme percepatan pembangunan perumahan karena ada mandat dari beberapa undang-undang terkait program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inspirasi pembentukan BP3R ini muncul dari negara-negara yang sukses mengelola program social housing, seperti Singapura melalui Housing & Development Board (HDB) dan Turki lewat Housing Development Administration of the Republic of Türkiye (TOKI).