Pengamat: Wacana Reshuffle Kental Dengan Motif Politik

wmhg.org – JAKARTA. Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali santer di akhir masa jabatanya. 

Merespon hal ini Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai motif perombakan di akhir masa jabatan Jokowi lebih ke akomodasi kepentingan politik. 

Menurutnya perombakan ini juga tidak akan mendongkrak performa ekonomi atau menuntaskan berbagai target pembangunan Jokowi. 

Sekarang kalau cuma efektif 1-2 bulan kemudian ada menteri baru, apa bisa buat kebijakan yang signifikan? Kan pasti ada masa penyesuaian kerja dulu, jelas Bhima pada Kontan.co.id, Rabu (14/8). 

Selain itu, menurutnya ada motif tersembunyi dalam wacana perombakan menteri kali ini. Ia melihat ini lebih berkaitan dengan tes pasar untuk persiapan momenklatur Menteri di era Prabowo Subianto mendatang. 

Semacam tes pasar dulu karena pergantian kabinet di era Prabowo plus tambahan nomenklatur baru bisa membuat investor ragu, tambah Bhima. 

Meski begitu, Bhima menilai gonta-ganti susunan menteri ini sebetulnya kurang bagus untuk stabilitas kebijakan dan iklim investasi dalam negeri. 

Berdasarkan informasi yang beredar, ada empat menteri yang akan diganti atau kena reshuffle Jokowi. Keempatnya yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Sejumlah nama dikabarkan akan menggantikan posisi empat orang tersebut, yakni Supratman Andi Agtas yang dikabarkan akan menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dan Bahlil Lahadalia yang disebut menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM.

Ada pula Raja Juli Antoni yang disebut akan menggantikan Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri LHK serta Roslan P Roeslani yang dikabarkan akan menggantikan posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi.

Presiden Jokowi sendiri sudah angkat bicara terkait wacana perombakan kabinetnya. Ia bilang reshuffle bisa saja terjadi bila diperlukan. 

Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi), ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8) sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV. 

Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif, tambah Jokowi