Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti

Baca 10 detik

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menganggap usulan Pilkada melalui DPRD layak dikaji demi perbaikan demokrasi.
Ia menyoroti dampak negatif Pilkada langsung meliputi politik uang, dinasti, dan identitas yang meningkat signifikan.
Pengembalian ke sistem keterwakilan didukung dasar ideologis Pancasila Sila Keempat mengenai permusyawaratan dan perwakilan.

wmhg.org – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyatakan bahwa usulan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD merupakan hal yang layak untuk dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam.

Eddy mengungkapkan bahwa pengalamannya melewati berbagai tahapan Pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan intensitas dampak negatif di lapangan.

“Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal: satu, money politics (politik uang); dua, politik dinasti; dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya ketika Pilkada dilaksanakan secara langsung,” ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, model pemilihan melalui keterwakilan di DPRD dapat menjadi solusi untuk mengurangi ekses-ekses negatif tersebut.

Ia menilai Pilkada langsung saat ini justru membawa dampak buruk terhadap pendidikan politik masyarakat.

“Masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapa pun yang akan menjadi calon kepala daerahnya. Ini yang harus kita perhitungkan dampaknya terhadap kualitas demokrasi kita,” ujarnya.

Sebagai pimpinan MPR RI, Eddy juga menekankan bahwa sistem pemilihan secara keterwakilan sebenarnya memiliki akar ideologis yang kuat di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa model tersebut selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.

“Kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan, itu ada di dalam Sila Keempat dalam Pancasila kita, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita jadikan pertimbangan,” tegasnya.

Meskipun mendukung kajian ini, Eddy menyadari bahwa transisi dari pemilihan langsung kembali ke DPRD akan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Ia memahami adanya kekhawatiran publik jika hak pilih langsung mereka dicabut.

“Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, lalu hak itu diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan yang menghendaki agar hak tersebut tetap melekat pada mereka,” katanya.

Terkait langkah politik ke depan, Eddy mengungkapkan bahwa diskusi mengenai wacana ini sudah mulai bergulir di antara pimpinan partai politik.

Kendati begitu, ia tetap akan melakukan koordinasi lebih lanjut secara internal dengan Ketua Umum PAN.

“Saya kira di antara teman-teman partai politik sudah ada pembicaraan terkait hal ini. Kami membahas ini dalam rangka memperbaiki kembali kualitas demokrasi dan kualitas pimpinan kita di daerah,” pungkasnya.